Strategi Portugis Melumpuhkan Islam Di Nusantara

Ekspansi Portugis ke Nusantara pada abad 16 diwarnai oleh semangat anti-Islam. Sebab, Semenanjung Iberia –negeri mereka– pernah dikuasai oleh pemerintahan Muslim (711-1492). Dengan semangat ini, armada Portugis menjelajahi Laut Merah, Laut Arab dan Samudra Hindia untuk mengkristenkan umat Islam dan melakukan perdagangan. Untuk itu, Pulau Socotra di Selat Aden direbut pada 1505. Pada 1507, Hormuz, salah satu pusat perdagangan di Teluk Persia, juga ditaklukkan. Agar bisa menaklukkan Jeddah, sebuah armada laut Mamluk dihancurkan di Laut Merah pada 1509.

 

Mengkristenkan Pribumi

Pada 1500 dibentuk suatu komite bernama komite Cabral. Komite ini bertugas memberikan informasi kepada penguasa Calicut tentang permusuhan Portugis terhadap Muslim. Komite Cabral mengultimatum umat Islam bahwa Portugis merampas kapal dan harta umat Islam sebanyak mungkin. Jika umat Islam tidak bersedia murtad ke Kristen, mereka akan dihadapi dengan senapan dan pedang. Mereka akan diperangi tanpa kasih sayang.

Alfonso D’Albuquerque berencana membelokkan Sungai Nil untuk melumpuhkan Mesir, salah satu pusat perlawanan Islam. Selanjutnya Portugis akan menaklukkan Aden sehingga terbukalah jalan untuk menghancurkan Mekah untuk selamanya. Meksipun rencana itu tidak berhasil, permusuhan terhadap Islam tetap berlanjut. Mereka merampas dan membakar kapal dagang Muslim dan mengurangi impor Mesir dari Asia sehingga Gujarat dan Aden, dua pelabuhan dagang utama itu, mengalami kerugian.

Mesir sebenarnya sudah diminta untuk mencegah Kristenisasi Muslim secara paksa dan agar Portugis tidak menghalangi pelayaran ke India. Akan tetapi, Portugis rupanya telah bertekad untuk tetap menjalankan program Kristenisasi itu, sebagaimana disampaikan Raja Manuel kepada penguasa Calicut dalam suratnya, “…kami boleh percaya bahwa Tuhan kami tidak menakdirkan sesuatu yang menakjubkan seperti perjalanan kami ke India hanya untuk meningkatkan hubungan duniawi, tetapi juga untuk keuntungan spiritual dan keselamatan jiwa yang kami harus memberikan penghargaan yang lebih tinggi.” (B. J. O Schrieke, Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia, Jilid 1, hlm. 53-54)

Pada 1511 Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Setelah peristiwa ini, datanglah kapal-kapal Portugis berikutnya. Orang Portugis yang datang itu membawa misionaris yang giat menyebarkan agama Kristen. Franciscus Xaverius, misionaris yang masyhur, sering mengunjungi Malaka. Gereja Kristen Roma segera berdiri. Jemaatnya tidak hanya terdiri dari orang Portugis, tetapi juga orang Indo-Portugis, India, dan Cina. Orang Melayu Islam dari semula susah menerima agama Kristen. Pada 1557 Malaka sudah menjadi tempat tinggal seorang uskup, tetapi jumlah orang Kristen hanya beberapa ratus. (J. D. Wolterbeek, Geredja-Geredja di Negeri-Negeri Tetangga Indonesia, hlm. 85)

Ekspansi misionaris Portugis kemudian berlanjut ke wilayah lain di Nusantara, seperti Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah tersebut, misi Portugis bersaing dengan dakwah Islam. Kedatangan Portugis memang antara lain untuk membendung dakwah Islam. (Jan. S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, hlm. 40-46)

 

Membangun Koalisi Melawan Islam

Untuk menghadapi kekuatan Islam, Portugis sengaja membangun koalisi bersama pihak-pihak yang berseteru dengan umat Islam. Dalam pertarungannya melawan Turki Sunni, Portugis bersekutu dengan Persia Syiah. Upayanya untuk menghancurkan monopoli perdagangan dari para pedagang Muslim di pesisir India mendapat dukungan mayoritas penduduk Hindu. Orang Portugis menyediakan senjata api bagi para penguasa Hindu. Mereka mengimpor kuda dari Arabia dan Persia ke negara-negara di India bagian selatan. Di negara-negara tersebut, binatang-binatang ini tidak dikembangbiakkan walaupun sangat berguna bagi para penguasa Hindu untuk menghadapi ekspansi Muslim di daratan utama India. Oleh karena itu, para Maharaja menjadi bergantung pada orang asing.

Di wilayah Nusantara, orang Portugis juga berupaya menjalin hubungan erat dengan negara-negara Hindu Jawa. Mereka berupaya bersikap baik dengan para pedagang Hindu di wilayah ini. Hasilnya di pelabuhan laut Malaka, elemen Hindu memajukan permukiman Portugis. Setelah penaklukan, mereka menduduki posisi paling penting dalam kehidupan perniagaan di pelabuhan. (M.A.P. Meilink-Roelofsz, Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara; Sejarah Perniagaan 1500-1630, hlm. 121-122)

Sejak dikudeta oleh Girindrawardhana pada 1478, hubungan penguasa Majapahit dengan umat Islam di Jawa menjadi buruk. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang menghormati Islam, Girindrawardhana sangat membenci dan memusuhi Islam. Pada masa pemerintahannya (1478-1498) itulah terjadi perang pertama antara Demak dan Majapahit. (Solichin Salam, Sekitar Walisanga, hlm. 12)

[bs-quote quote=”Untuk menghadapi kekuatan Islam, Portugis sengaja membangun koalisi bersama pihak-pihak yang berseteru dengan umat Islam. Dalam pertarungannya melawan Turki Sunni, Portugis bersekutu dengan Persia Syiah. ” style=”default” align=”center” color=”#1872a5″][/bs-quote]

Raja berikutnya, Prabu Udara, tidak jauh berbeda dengan Girindrawardhana. Karena tidak senang melihat kemajuan Demak, pada 1512 ia mengirim utusan ke Malaka menghadap Albuquerque. Utusan ini menyerahkan hadiah berupa 20 buah gamelan kecil yang terbuat dari logam, 13 batang lembing dan lainnya. Maksud pengiriman utusan tadi adalah meminta bantuan Portugis guna memerangi kerajaan Islam Demak. Hal inilah yang memaksa Demak mengangkat senjata melawan Majapahit kedua kalinya pada 1517. (Solichin Salam, Sedjarah Islam di Djawa, hlm. 43 dan Saefuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, hlm. 331)

Pada 1522 panglima Portugis Henrique Leme mengadakan perjanjian persahabatan dengan raja Pajajaran. Raja Sunda ini menganggap Portugis dapat membantunya dalam perang melawan orang Islam yang di Jawa Tengah telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja Majapahit. Sebelum bantuan Portugis datang, Demak mengirim Sunan Gunung Jati pada 1525 untuk menduduki Banten. Dua tahun berikutnya, Sunda Kelapa berhasil diambil alih juga. Karena tidak tahu peristiwa ini, orang Portugis sempat datang ke Sunda Kelapa untuk mendirikan perkantoran berdasarkan perjanjian pada 1522. Oleh pasukan Sunan Gunung Jati, mereka ditolak dengan kekerasan senjata. (H. J. De Graaf, Kerajaan Islam Pertama di Jawa, hlm. 134-135)

 

Kolom ini ditulis oleh: Ust. M. Isa Anshari/Sejarah Islam Indonesia

Mantra Demokrasi

Saat menjadi wartawan Harian Berita Buana, tahun 1990, saya pernah ditugasi meliput satu seminar tentang demokrasi di salah satu hotel di Jakarta. Tema seminarnya tentang demokrasi dan agama-agama. Saat itu, banyak diskusi tentang demokrasi digelar. Seperti paham-paham lainnya, karena dianggap sebagai paham yang bersifat universal dan harus dipeluk oleh seluruh umat manusia, maka agama-agama juga diminta menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Para tokoh dari berbagai agama yang hadir dalam seminar itu kemudian didorong untuk memberikan legitimasi, bahwa paham demokrasi adalah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Salah satu buku yang diperbincangkan pada dekade 1990-an adalah The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, karya Samuel P. Huntington. (Tahun 1995, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Grafiti, dengan judul Gelombang Demokratisasi Ketiga). Huntington menyimpulkan dalam buku ini: ”Singkat kata, demokrasi hanya cocok bagi negara-negara Eropa Barat Laut dan barangkali negeri-negeri Eropa Tengah serta koloni-koloni penduduk yang berasal dari negara-negara itu.” (hal. 386). Tentang Islam, Huntington menyebutkan, bahwa ”doktrin Islam mengandung unsur-unsur yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan demokrasi.” (hal. 396). Bahkan, Huntington juga menegaskan: ”Budaya Islam dan Konfusius menghadapkan perkembangan demokrasi dengan penghalang yang tidak mudah teratasi.” (hal. 398).

Seolah-olah seperti terprovokasi oleh Huntington, banyak kalangan cendekiawan yang kemudian tersengat, lalu berteriak lantang bahwa ”Islam sesuai dengan demokrasi!”  Hanya ada seorang cendekiawan dalam seminar itu yang memberikan kritik terhadap konsep demokrasi. Karena sudah menjadi tren global, maka banyak orang yang kemudian ikut-ikutan latah menyuarakan lagu wajib ”demokrasi”. Bahwa, seolah-olah, demokrasi adalah berkah yang harus dipeluk oleh setiap manusia. Hanya dengan demokrasilah, suatu bangsa akan menjadi bangsa besar. Bahkan, ada yang menjadikan demokrasi bukan sekedar mekanisme pemilihan kepemimpinan, tetapi sebagai tujuan dan jalan hidup itu sendiri. Pokoknya, harus demokrasi! Makmur atau sengsara, tidak penting!

Maka, sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia, banyak kalangan kini berteriak dimana-mana, membanggakan diri, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi Muslim terbesar di dunia. Banyak cendekiawan juga yang senang jika dipuji-puji oleh para petinggi AS, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah AS dan India). Saat berkunjung ke Indonesia, pada 18 Februari 2009, Menlu AS, Hillary Clinton menyatakan: ”Indonesia telah mengalami transformasi yang besar dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa hal yang saya catat adalah penghormatan atas HAM, demokratisasi, sukses mengakhiri konflik sektarian dan menjadi tempat yang aman,” kata Hillary.

Salah satu ciri manusia Indonesia, menurut budayawan Mochtar Lubis, adalah senang dengan takhayul dan mantra-mantra. Kata Mochtar, dalam bukunya, Manusia Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001): “Ciri keempat utama manusia Indonesia adalah manusia Indonesia masih percaya takhayul. Dulu, dan sekarang juga, masih ada yang demikian, manusia Indonesia percaya bahwa batu, gunung, pantai, sungai, danau, karang, pohon, patung, bangunan, keris, pisau, pedang, itu punya kekuatan gaib, keramat, dan manusia harus mengatur hubungan khusus dengan ini semua. Kemudian, kita membuat mantera dan semboyan baru, jimat-jimat baru, Tritura, Ampera, orde baru, the rule of law, pemberantasan korupsi, kemakmuran yang merata dan adil, insan pembangunan. Manusia Indonesia sangat mudah cenderung percaya pada menara dan semboyan dan lambang yang dibuatnya sendiri.”

Ya, jika kita perhatikan,  oleh banyak kalangan -bahkan oleh orang-orang yang disebut cendekiawan- demokrasi telah dijadikan mantra. Kata ini ditulis, dislogankan, dikampanyekan, dan diucapkan berulang-ulang tanpa kritis. Mereka tidak berpikir panjang, apa sebenarnya makna dan konsekuensi demokrasi. Padahal, negara-negara yang menggembar-gemborkan demokrasi pun -seperti AS- juga tidak mau menerapkan demokrasi sepenuhnya. Demokrasi hanya diterapkan jika mereka perlu, dan sesuai dengan kepentingan mereka.

Lihat saja, ketika Hamas menang Pemilu Palestina, maka AS pun menolak demokrasi, sebab hasilnya tidak sesuai dengan kemauan AS. PBB adalah contoh nyata tidak adanya demokrasi. Barat (AS dan sekutu-sekutunya) tidak percaya, bahwa umat manusia yang mayoritas dapat menghasilkan keputusan yang baik buat dunia internasional, jika bertentangan dengan kemauan mereka. Karena itu, sejak awal berdirinya PBB, 24 Oktober 1945, Barat memaksakan sistem “aristokratik”, dimana kekuasaan PBB  diberikan kepada beberapa buah negara yang dikenal sebagai “The Big Five” (AS, Rusia, Perancis, Inggris, Cina). Kelima negara inilah yang mendapatkan hak istimewa berupa hak ‘Veto’ (dari bahasa Latin: veto, artinya: saya melarang).  Lima negara ini merupakan anggota tetap dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Sisanya, 10 negara, dipilih setiap dua tahun oleh Majelis Umum PBB. Pasal 24 Piagam PBB menyebutkan, bahwa Dewan ini mempunyai tugas yang sangat vital yaitu “bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”. Jika satu resolusi diveto oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, maka resolusi itu tidak dapat diterapkan. Dalam pasal 29 Piagam PBB dikatakan: “Decision of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members.”

Falsafah PBB yang meletakkan sistem yang aristokratis ini menunjukkan, bahwa Demokrasi Liberal adalah sebuah pilihan yang tidak selalu didukung oleh Barat. Jika percaya pada falsafah demokrasi, bahwa “suara rakyat adalah suara Tuhan” (vox populi vox dei), mengapa Barat tidak mau melakukan restrukturisasi PBB, yang sudah berpuluh-puluh tahun dituntut oleh mayoritas negara di dunia? Dunia seringkali disuguhi tontonan ironis di PBB, ketika mayoritas anggota PBB di Majelis Umum menyetujui satu resolusi, tetapi hanya karena satu negara anggota tetap Dewan Keamanan tidak setuju, maka keputusan PBB itu menjadi tidak bergigi. Dewan Keamanan PBB juga tidak pernah berhasil mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan AS. Sebab, dalam falsafah dan sistem PBB, AS tidak dapat dihukum, apapun kejahatannya. Meskipun sudah melakukan kebiadaban yang luar biasa di Palestina, Israel tetap aman-aman saja. Padahal, mayoritas dunia mengutuk serangan Israel ke Gaza.

Jadi, demokrasi jelas bukan konsep ideal bagi manusia. Dia digunakan jika memang diperlukan. Demokrasi, secara inhern,  mengandung kezaliman. Sistem ini menyamakan antara orang pandai dan orang bodoh. Suara seorang profesor  ilmu politik dihargai sama dengan suara seorang penduduk pedalaman yang buta huruf dan tidak pernah tahu hal ihwal politik sama sekali. Suara ulama yang shalih sama saja dengan suara seorang penjahat. Apakah ini adil? Al-Quran jelas membedakan antara ”orang pandai” dan ”orang bodoh.” Maka, aneh, jika masih ada kaum Muslim yang tergila-gila pada demokrasi dan bangga menjadikan demokrasi sebagai mantra hariannya.