Suami Punya Hutang, Apakah Istri Harus Melunasi?

Pertanyaan: 

Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Ustadz yang baik, suami saya memiliki hutang yang lumayan banyak. Apakah istri ikut menanggung hutang itu jika dia memiliki harta, sedang suami tidak memiliki harta untuk membayarnya?

Jazakumullah untuk jawaban dan perhatiannya.

Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

 

Jawaban:

Wa’alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ibu yang shalihah, di dalam Islam, seorang istri tidak berkewajiban menanggung nafkah untuk suaminya. Karena kewajiban menafkahi keluarga dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Pun harta seorang istri berapapun banyaknya adalah miliknya sendiri, dan tidak ada seorangpun yang boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan istri.

Di dalam surat an Nisa’ ayat 4, Allah berfirman, “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar istri yang asalnya dari suami saja, tidak boleh kembali dinikmati suami kecuali atas kerelaan istri, maka harta istri yang bukan dari suami lebih tidak boleh dinikmati suami tanpa kerelaan istri.

Dengan demikian, hukum asalnya adalah istri tidak wajib menanggung utang suami. Harta istri adalah miliknya sendiri dan dia bebas menggunakannya tanpa campur tangan orang lain, termasuk suaminya. Istri boleh menolak pembayaran hutang itu jika suami memaksa. Sebab tanpa kerelaan istri, haram hukumnya seorang suami mengambil dan menikmati harta istri.

Namun jika pembayaran hutang suami oleh istri adalah pemberian yang ikhlas tanpa paksaan, tanda cinta istri kepada suami setelah mempertimbangkan kemampuan masing-masing, juga upaya istri meraih amal shalih yang lebih banyak, tentu saja diperbolehkan. Bahkan ia adalah sebuah keutamaan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Oleh: Redaksi/Konsultasi

 

Artikel Konsultasi Lainnya: 

Mengulang-ulang Doa Dan Dzikir

Pertanyaan:

Apakah boleh setiap dzikir yang kita baca kita ulang ulang sebanyak banyaknya, misalnya doa agar lunas hutangnya?

Abu zainab, semarang

Jawaban:

Alhamdulillah, was shalatu wassalamu’alaa Rasulillah wa ‘ala aalihi wa shahbihi ma man tabi’a hudah..wa ba’du,

Dzikir dan doa yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits ada dua macam, muqayyad (terikat) dan mutlak. Muqayyad dengan waktu, keadaan dan bilangan misalnya dzikir pagi dan petang, doa ketika tidur dan bangun, doa ketika masuk dan keluar kamar mandi.

Contoh dzikir yang diikat dengan bilangan misalnya tasbih, tahmid dan takbir setelah shalat. Kadang 33 kali dan dilengkapi dengan laa ilaaha illallahuwahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syaiin qadiir. Terkadang diucapkan masing masing 10 kali, sebagimana dalam hadits :

“…Yaitu kalian bertasbih sebanyak 10x, bertahmid sebanyak 10x, dan bertakbir sebanyak 10x.” (HR. Bukhari)

Atau 25 kali mengucapkan subhanallah, walhamdulillah wallahu akbar wa laa ilaaha illallah, sebagaimana mimpi sahabat Anshar yang disetujui Rasulullah:

Dalam mimpi tersebut ada yang berkata,

“Bertasbihlah 25 kali, bertahmidlah 25 kali, bertakbirlah 25kali, dan bertahlillah 25kali, maka totalnya menjadi 100.”

Pada pagi harinya, sahabat tersebut mengabarkan tentang mimpinya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam pun bersabda, “Lakukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Anshor ini.” (HR. An Nasai)

Adapun yang mutlak, maka tidak dibatasi dengan jumlah bilangan, waktu dan keadaan, maka boleh baginya untuk memperbanyak dan mengulang-ulangnya dan diucapkan pada waktu yang ia kehendaki. Sebagai contoh adalah doa agar hutangnya lunas, dilunaskan oleh Allah Azza wa Jalla.

Dari Abu Wail berkata: “Ada seorang (budak) laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu dan berkata, “Wahai amirul mukminin, saya tidak mampu melunasi uang syarat pembebasan saya, maka bantulah saya!”

Mendengar hal itu, Ali bin Abi Thalib berkata, “Maukah engkau apabila aku ajarkan kepadamu beberapa patah kata yang telah diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam kepadaku. Dengan beberapa patah kata itu, seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung Shiirin niscaya Allah akan membayarkan hutangmu. Bacalah:

اللهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

“Allahummakfinii bihalaalika ‘an haraamika, wa aghninii bifadhlika ‘amman siwaaka”

(Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkiMu yang halal sehingga aku terhindar dari rizki yang haram dan perkayalah aku dengan karuniaMu sehingga aku tidak meminta kepada selain-Mu) (HR. Tirmidzi, Ahmad dan Hakim)

Setelah mengetahui ini, maka seorang muslim melazimi dari jenis doa dan dzikirnya, jangan dibalik, yaitu melakukan dzikir dan doa yang muqayyad malah dilakukan dengan mutlak dan yang mutlak malah dibatasi.

Doa dan dzikir termasuk ibadah, dan ibadah itu sudah ada ketetapannya, maka beribadahlah kepada Allah sesuai dengan yang disyari’atkan, bila tidak maka akan terjatuh pada hal hal yang baru (bid’ah) dalam agama dan dia tidak menyadarinya. Wallahua’alam bis shawab

(Ust. Taufik al-Hakim)

Hukum Mengembalikan Hutang Sesuai dengan Perubahan Nilai Mata Uang

Akhir-akhir ini banyak kalangan yang menyatakan bahwa mengembalikan hutang tidak harus sama dengan jumlah nominal ketika meminjam. Umpamanya, seseorang meminjamkan kepada temannya uang sejumlah Rp. 5.000.000.Setelah satu tahun dia harus membayar  Rp. 5.500.000.  Menurut mereka hal itu merupakan keadilan dan bukan termasuk riba, karena nilai uang selalu fluktuatif dan mengalami inflasi.

Sekilas, pernyataan diatasmasuk akal, tapi ternyata sangat lemah dan menyisakan banyak problematika di masyarakat. Karenanya, penulis perlu menjelaskan hukum mengembalikan hutang sesuai dengan perubahan nilai.

Pada erapemerintahan Islam uang yang dipakai adalah Dinar dan Dirham (emas dan perak). Kemudian muncul ide penggunaan uang kertas sebagai alat tukar pengganti emas dan perak, yang pada waktu itu nilainya hampir sama dengan nilai emas dan perak. Pada perkembangan selanjutnya, nilai uang kertas semakin hari semakin merosot dari nilai emas dan perak hingga hari ini.

Inilah yang menjadikan para ulama berbeda pendapat di dalam memandang uang kertas sebagai alat tukar. Muhammad Sulaiman Al Asyqarmenyebutkan tiga pendapat ulama di dalam memandang uang kertas sebagai alat tukar:

Pertama, uang kertas dianggap sebagai cek hutang, orang yang memegangnya berhak untuk mendapatkan harga sesuai dengan nilai yang tertera di dalam uang kertas tersebut.

Kedua,bahwa uang kertas dianggap alat tukar yang telah berdiri sendiri dan mempunyai nilai tukar yang penuh sebagaimana emas dan perak.

Ketiga, bahwa uang kertas seperti fulus, yang merupakan salah satu barang komoditas yang boleh diperjualbelikan, tapi pada saat yang sama bisa dijadikan alat tukar jika dia memerlukannya.

Dari tiga pendapat di atas, mayoritas ulama masa kini mengambil pendapat yang kedua, yaitu uang kertas dianggap alat tukar yang telah berdiri sendiri dan mempunyai nilai tukar yang penuh sebagaimana emas dan perak.

Hal ini sesuai dengan keputusan Majma’ Al Fiqh Al Islami pada daurahnya yang ke-3, no: 9, yang menyatakan bahwa uang kertas merupakan uang yang mempunyai sifat penuh sebagai alat tukar, sehingga berlaku baginya hukum-hukum syar’i seperti yang berlaku pada emas dan perak, oleh karenanya uang kertas termasuk barang riba yang tidak boleh ditukar dengan sejenisnya dengan nilai yang berbeda, begitu juga terkena kewajiban zakat dan hukum-hukum lainnya.

Mereka meletakkan kaidah fiqhiyah yang sangat penting di dalam masalah ini, kaidah itu berbunyi:“Hutang itu harus dikembalikan sesuai dengan amtsal-nya(nominalnya)” Umpamanya kalau meminjam satu juta maka harus dibayar satu juta juga(Mausu’ah al Qawa’id al Fiqhiyahal Munadhimah li al Mua’amalah al Maliyah al Islamiyah, Iskandariyah, Dar al Iman, 2007, hlm: 319)

Kaidah tersebut sesuai dengan Keputusan Majma’ Al Fiqh Al-Islam di dalam daurahnya yang ke-5 di Kuwait yang juga menyatakan bahwa standar pelunasan hutang harus sesuai dengan nominalnya bukan dengan nilai harga tukarnya.

Standar yang telah ditetapkan mayoritas ulama tersebut merupakan standard yang jelas, baku dan bisa dilakukan oleh semua orang. Oleh karenanya, masyarakat Islam di dunia ini secara umum menggunakan standar ini, sehingga jarang terjadi sengketa di dalam menentukan jumlah nominal yang harus dikembalikan, karena nilai tersebut telah tertera di dalam uang kertas.

Standar ini juga memudahkan masyarakat di dalam melakukan transaksi antara mereka. Mereka tidak usah payah setiap saat melihat naik turunnya nilai tukar uang kertas mereka dengan harga emas atau dengan harga USD atau dengan harga mata uang lainnya.

Adapun yang berpendapat bahwa pengembalian hutang harus disesuaikan dengan perubahan nilai tukar mata uang kertas, ternyata mempunyai banyak kelemahan dan masih menyisakan banyak problematika di masyarakat. Diantara kelemahan pendapat ini adalah sebagai berikut:

Pertama:Mengembalikan hutang dengan menyesuaikan nilai tukarnya tidaklah mempunyai standar yang jelas, karena nilai tukar itu sendiri berubah-rubah setiap saat. Bahkan sampai yang meminjamkan uang (pemilik uang) sendiri tidak tahu jumlah uang yang akan diterima dari yang peminjam saat pengembaliannya. Begitu juga yang meminjam tidak tahu berapa jumlah yang harus dikembalikannya nanti, karena nilai tukar terus berubah-rubah setiap saat. Ini adalah bentuk nyata dari ghoror (spekulatif) sekaligus riba yang diharamkan dalam Islam.

Kedua:Karena tidak ada kejelasan standar nilai tukar dari mata uang tersebut, maka para pengusung aliran inipun berbeda pendapat satu dengan yang lainnya di dalam menentukan standar. Sebagian kalangan menyatakan bahwa standar pengembalian uang disesuaikan dengan harga emas, karena nilai tukarnya  relatif stabil dibanding dengan alat tukar lainnya.

Tapi pendapat ini dilemahkan oleh kelompoknya sendiri, sebagaimana yang dilakukan  Muhammad Adib Kulkul, penulis buku:“  al Fiqh al Mubasath al Muamalah al Maliyah, Damaskus, Dar al Fikr,  2007 pada  hlm 64,yang menyatakan bahwa emas tidak bisa dijadikan standar, karena harganya melambung tinggi jauh meninggalkan nilai mata uang yang ada, seperti US Dollar, Real Saudi, Dirham UEA. Oleh karena itu, ia memandang bahwa standar yang paling tepat adalah menggunakan nilai mata uang yang agak stabil, seperti US Dollar dan lain-lainnya.

Maksud pernyataan tersebut adalah jika seseorang meminjam uang Rp 1.000.000,  yang pada waktu itu senilai  100 USD, dalam jangka waktu 3 bulan, maka dia harus  mengembalikannya lagi dalam rupiah yang senilai 100 USD juga. Jika waktu mengembalikannya 100 USD senilai Rp.1.500.000, maka sang peminjam harus mengembalikannya sebesar itu. Kadang nominalnya lebih besar dari uang yang dipinjam, dan kadangpula bisa lebih kecil.

Begitu juga Muhammad Sulaiman Al Asyqar,  di dalam tulisannya: “Taghayuru Qimat al ‘Umlah”, beliau sangat tidak setuju dengan pendapat mayoritas ulama masa kini yang menyamakan uang kertas dengan emas dan perak di dalam fungsinya sebagai alat tukar yang berdiri sendiri. Beliau justru mendukung bahwa uang kertas adalah barang komoditi yang bukan barang riba, sehingga boleh ditukar satu dengan yang lainnya dengan  jumlah yang berbeda. Oleh karenanya, beliau membolehkan seseorang yang meminjam uang Rp 1.000.000,- untuk mengembalikannya kemudian dalam jumlah yang berbeda. Tapi yang disayangkan beliau juga tidak mempunyai standar baku yang bisa dijadikan pedoman, apakah menggunakan nilai emas atau USD atau yang lainnya, justru beliau menyerahkan standarnya kepada pemerintah atau pihak-pihak yang mengerti tentang perkembangan naik turunnya nilai mata uang.

Ketiga: bahwa nilai tukar uang kertas sifatnya nisbi dan relatif, tergantung pemanfaatannya. Jika dimanfaatkan untuk membeli barang-barang yang harganya stabil, maka nilai dari uang tersebut ikut stabil, sebaliknya jika dimanfaatkan untuk membeli barang yang harganya terus naik, maka nilainya-pun semakin berkurang dan seterusnya. Ringkasnya menyandarkan sesuatu kepada nilai tukar adalah penyandaran kepada sesuatu yang nisbi dan relatif, susah dipegang, dan membingungkan.

Kesimpulannya:bahwa uang kertas yang ada saat ini adalah alat tukar resmi sebagaimana emas dan perak pada zaman dahulu. Ini  adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran, karena mempunyai standar baku dan jelas, serta mudah untuk dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, tidak boleh meminjamkan uang kertas kepada seseorang dengan mensyaratkan tambahan saat mengembalikannya, karena termasuk katagori riba. Wallahu A’lam

Cipayung, Jaktim, 1 Rabi’ul Akhir 1432/ 8 Maret 2011