Category: Dr. Ahmad Zain

Hukum Zakat Profesi

Banyak masyarakat menanyakan tentang hukum zakat profesi. Sebagian kalangan menyatakan bahwa zakat profesi tidak ada dalam Islam, karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. Sebagian lain mengatakan bahwa zakat profesi terdapat dalam Islam. Bagaimana sebenarnya? Tulisan di bawah ini menjelaskannya:

Pengertian Zakat Profesi

Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan yang didapat dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru, penjahit, da’i, mubaligh, pengrajin tangan, pegawai negeri dan swasta. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fiqh sering disebut dengan al-mal al mustafad (harta yang didapat).

Sebagian kalangan yang berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah, yang ada adalah zakat mal (zakat harta). Kalau kita renungkan, sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan. Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nishab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, hasil suatu pekerjaan ataupun dari sumber-sumber lain yang halal.

Sebagian kalangan yang mengingkari adanya zakat profesi disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Padahal para ulama yang mewajibkan zakat profesi berbeda pendapat di dalam cara penghitungannya, tidak semuanya mengqiyaskan kepada zakat pertanian. Kalau mereka tidak setuju dengan satu cara, mestinya bisa memilih cara lain yaitu dengan mengqiyaskannya kepada zakat emas, dan tidak perlu menolak mentah-mentah zakat profesi.

Dasar Zakat Profesi

Adapun dasar diwajibkan zakat profesi adalah firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang – orang yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.” (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Hal ini dikuatkan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman bersedekahlah (keluarkanlah zakat) dari apa yang baik- baik dari apa yang kalian usahakan“ (QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H, yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, para peserta sepakat akan wajibnya zakat profesi jika sampai pada nishab, walaupun mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaannya.

Pembagian Harta Penghasilan

Harta penghasilan bisa dibedakan menjadi dua bagian:

Pertama: Penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil panen padi, dan telah dikeluarkan zakatnya 5% atau 10 %, maka harta tersebut tidak perlu dizakati kembali pada tahun yang sama, karena harta asalnya sudah dizakati, hal ini untuk mencegah terjadinya dua kali zakat.

Kedua: Penghasilan yang berasal dari pekerjaan tertentu yang belum dizakati, seperti gaji, upah, honor dan sejenisnya. Maka harta tersebut harus terkumpul selama satu tahun dan dikurangi kebutuhan pokok. Jika sampai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % menurut pendapat yang lebih benar.

Ketentuan Zakat Profesi

Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan cara mengeluarkan zakat profesi:

Pendapat Pertama: zakat profesi ketentuannya diqiyaskan kepada zakat perdagangan, artinya nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat perdagangan. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadarnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Sebagai contoh: Seorang pegawai swasta berpenghasilan setiap bulannya Rp. 10.000.000 Kebutuhan pokoknya Rp. 3.000.000 maka cara penghitungan zakatnya adalah :

Rp.10.000.000 – Rp.3.000.000 = Rp.7.000.000

Rp.7.000.000 X 12 bulan = Rp 84.000.000

Rp. 84.000.000 X 2,5 % = zakat yang harus dikeluarkan (Rp.2.100.000 pertahun atau 175.000 perbulan.)

Pendapat kedua: zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian. Artinya setiap orang yang mendapatkan uang dari profesinya langsung dikeluarkan zakatnya, tanpa menunggu satu tahun terlebih dahulu. Tetapi besarnya mengikuti zakat emas, yaitu 2,5 %.

Contoh: Seorang pegawai swasta berpenghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000, maka cara penghitungan zakatnya adalah :

Rp. 3.000.000 X 2,5 % = Rp. 7.500

Jika di jumlah dalam satu tahun berarti: Rp. 7.500 X 12 = Rp. 90.000

Kalau kita perhatikan contoh di atas, ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Pertama: uang yang berjumlah Rp. 3.000.000 tersebut langsung terkena zakat, walaupun secara teori belum sampai pada batasan nishob, 20 Dinar = 85 gram emas = Rp. 42.500.000 (kurs emas Rp. 500.000/gram). Mereka mengqiyaskan kepada zakat pertanian, yaitu setiap panen harus dikeluarkan zakatnya.

Kedua: di sisi lain mereka tidak memperhitungkan nishab, padahal jika mau mengqiyaskan kepada zakat pertanian, harus ditentukan nishabnya terlebih dahulu, yaitu 5 wasaq = 653 kg.

Ketiga: di sisi lain juga, mereka menentukan besaran uang zakat profesi yang harus dikeluarkan dengan mengqiyaskan kepada zakat emas, yaitu 2,5 %. Disinilah letak kerancuannya karena mereka mengqiyaskan zakat profesi kepada dua hal, pertama: mengqiyaskan kepada zakat pertanian dalam tata cara pengeluarannya dan mengqiyaskan kepada zakat emas dalam menentukan besaran uang yang dizakati.

Ditambah lagi, ketika mengqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian, mereka juga tidak konsisten, karena tidak menentukan nishab, padahal zakat pertanian itu ada ketentuan nishabnya.

Tentunya pendapat kedua ini sangat lemah dari sisi dalil dan sangat merugikan dan membebani para pegawai, khususnya yang berpenghasilan pas-pasan.

Tetapi anehnya, justru inilah yang banyak diterapkan di lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta. Mereka dipotong gajinya sebanyak 2,5 % tiap bulannya, padahal sebagian pegawai ada yang gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun hal ini menguntungkan fakir miskin, tetapi merugikan dan mendhalimi pegawai yang gajinya pas-pasan.

Kesimpulan:

Dari keterangan di atas, bisa kita simpulkan bahwa zakat profesi diakui oleh syariah dan mempunyai landasan dari al-Qur’an dan sunnah sebagaimana yang tersebut di atas. Zakat profesi hanya sebuah istilah, kalau tidak setuju dengan istilah ini, bisa menyebutnya dengan zakat maal.

Adapun cara pengeluarannya dan besaran uang yang harus dikeluarkan dari zakat profesi ini mengikuti tata cara dan besaran dalam zakat emas, dan harus sudah melalui waktu satu tahun. Wallahu A’lam.

Qatar, 17 Sya’ban 1433 H/ 10 Juli 2012

 

Oleh: Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA

Hukum BPJS Menurut Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) menurut wikipedia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. (lihat Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 1)

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014

Hukum BPJS

Sebelum menentukan hukum BPJS, harus diketahui terlebih dahulu sistem dan akad yang digunakan di dalam BPJS tersebut. Setelah menela’ah beberapa rujukan, didapatkan beberapa poin bawah ini, berikut pandangan syari’ah terhadapnya:

Pertama: Menarik iuran wajib dari masyarakat. (UU SJSN/No. 40 Th. 2004, Pasal 1 ayat 3) (UU BPJS/No.24 Th.2011, Pasal 14 dan 16) (Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 26)

Tanggapan:  Iuran yang wajib dibayar kepada Pemerintah bisa berupa zakat yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang menerapkan Syariat Islam. Bisa juga berupa pajak, sedangkan hukum pajak di dalam Islam masih terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Dari hasil pajak inilah seharusnya pemerintah memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Seandainya BPJS ini dialihkan menjadi pajak wajib bagi masyarakat dan dikhususkan untuk melayani kesehatan masyarakat, maka hukumnya boleh menurut sebagian ulama. Apalagi ada rencana mewajibkan BPJS kepada seluruh rakyat pada tahun 2019 .

Jika menggunakan sistem Asuransi Konvensional, maka peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas resiko ( yang belum tentu terjadi), dan ini hukumnya haram.  ( Fatwa No : 21/DSN-MUI/X/2001)

Adapun jika ingin menggunakan sistem Asuransi Takaful, maka pesertanya memberikan hartanya secara suka rela – bukan terpaksa – demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharapkan dari harta yang diberikan tersebut. Maka dalam hal ini hukumnya boleh. ((Fatwa No : 21/DSN-MUI/X/2001).  Hal ini berdasarkan hadist Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إِذَا أرْمَلُوا في الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَديِنَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إنَاءٍ وَاحدٍ بالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأنَا مِنْهُمْ

“Sesungguhnya keluarga al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau menepisnya makanan keluarga mereka di Madinah, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu bejana, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. “ (HR Bukhari, 2486 dan Muslim,2500)

Jika peserta Asuransi Takaful mengharapkan dari harta yang sudah diberikan, maka ini bertentangan dengan pengertian hibah, yang secara hukum Islam, harta yang sudah dihibahkan hendaknya jangan ditarik kembali. Ini sesuai dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِلرَّ جُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يرْخِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَ الِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَه            

 “Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa-i, dan Ibnu Majah, dishahihkan Syekh Al-Albani)

Ini dikuatkan dengan hadist hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu lainnya, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ

“Orang yang mengambil kembali pemberian ( yang telah diberikan kepada orang lain ) seperti anjing yang menjilat muntahannya ( HR. Bukhari dan Muslim )

Kedua: Memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi  yang menimpa peserta. (UU SJSN/No. 40 th 2004, Pasal 1 ayat 3)

Tanggapan: Memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan adalah salah satu ciri asuransi konvensional yang diharamkan, karena menjual sesuatu yang tidak jelas dan bersifat spekulatif ( gharar ). Jika peserta mendapatkan resiko, dia mendapatkan pelayanan, tetapi jika tidak mendapatkan resiko, maka premi yang dibayarkan tiap bulan akan hangus.

Ketiga: BPJS bertujuan agar masyarakat saling membantu satu dengan yang lainnya.

Tanggapan: Di dalam BPJS tidak selalu didapatkan  unsur saling membantu ( ta’awun ) dalam arti yang sebenarnya. Karena tidak setiap peserta BPJS ketika membayar premi berniat untuk membantu orang lain, tetapi cenderung untuk kepentingan diri sendiri, agar jika sakit, ia  mendapatkan  pelayanan yang maksimal dengan biaya minimal. Dan tidak selalu didapatkan orang kaya membantu orang miskin, karena pada kenyataannya justru banyak dari orang kaya yang  terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin yang tidak sakit.

Bentuk ta’awun yang dianjurkan adalah orang-orang kaya membantu orang-orang miskin, tanpa mengharap timbal balik dari orang miskin. Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk zakat, pajak, maupun pengumpulan dana sosial.

Keempat: Dana yang terkumpul dari masyarakat dikembangkan oleh BPJS, baik dalam bentuk investasi maupun di simpan di Bank-bank Konvensional, yang secara tidak langsung juga mengambil keuntungan. ( UU BPJS/No.24 Th.2011, Pasal 11)  dan (UU SJSN/No. 40 th 2004, Pasal 1 ayat 7) (Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 33). Ini juga disebutkan dalam UU 24/2014, bahwa jaminan sosial harus disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk .

Tanggapan: Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari investasi ribawi. Peserta BPJS telah sengaja melakukan akad investasi yang di simpan di Bank-bank Konvensional, kemudian hasilnya akan mereka terima berupa pelayanan kesehatan. Ini berbeda dengan dana haji ataupun dana-dana lain dari Pemerintah yang diterima masyarakat, karena di dalamnya tidak ada akad investasi, tetapi hanya akad mendapatkan pelayanan, yang mana masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali melalui pemerintah.

Selain itu, di dalam Asuransi Sosial tidak dibolehkan mengambil keuntungan kecuali  sekedar gaji bagi pengelola sesuai dengan kerjanya.

Kelima: Peserta BPJS jika meninggal dunia, maka haknya untuk mendapatkan dana BPJS gugur secara otomatis.

Tanggapan: Seseorang jika mempunyai hak berupa harta benda atau sesuatu yang bernilai, jika dia meninggal dunia, maka hak tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya. Jika hak tersebut menjadi hangus, maka di sini  ada unsur kedhaliman dan unsur merugikan pihak lain. Jika hal itu dianggap kesepakatan, maka tidak boleh ada kesepakatan yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana dalam hadist hadist Amru bin ‘Auf Al Muzani radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (Hadist Hasan Shahih Riwayat Tirmidzi)

Ini dikuatkan dengan hadist Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

       كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah adalah batil, walaupun seratus syarat . “(HR Bukhari dan Muslim)

Keenam: Memberikan sanksi atau denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat dalam membayar premi. (Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 35, ayat 4 dan 5)

Tanggapan: Seseorang yang berutang dan terlambat dalam pembayarannya, maka tidak boleh dibebani dengan membayar denda, karena ini termasuk riba yang diharamkan, kecuali jika dia mampu dan tidak ada i’tikad baik untuk membayar, maka – menurut sebagian ulama – boleh dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial dan sama sekali tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang mengutangi. (Fatwa DSN, No: 17/DSN-MUI/IX/2000) Hal ini sesuai dengan hadits Ali bahwasanya radhiyallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

“Setiap pinjaman yang membawa manfaat (yang meminjamkan) maka dianggap riba “ (HR. Baihaqi dan Hakim, berkata al-Bushairi di dalam Ittihaf al- Khirah al-Mahirah (3/380): Sanadnya lemah karena di dalamnya terdapat Siwar bin Mush’ab al-Hamdani. Tetapi dia mempunyai penguat secara mauquf dari Fidhalah bin Ubaid)

Apakah denda tersebut masuk dalam katagori asy-Syarth al-Jazai (Syarat Bersangsi), yaitu syarat berupa denda atas keteledoran dalam bekerja?  Sebagian ulama membolehkan memberikan sangsi atas keteledoran atau keterlambatan dalam bekerja, tetapi tidak membolehkan denda di dalam utang piutang. Denda di dalam BPJS termasuk dalam katagori denda karena utang piutang.

Ketujuh: Belum ada badan pengawas syariah (BPS) dan belum ada audit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)

Kedelapan: Belum menerapkan Asuransi Syariah

Kesimpulan:

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa BPJS masih menyisakan banyak masalah, selain sistem administrasi yang belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi hukum Islam. Oleh karenanya, diharapkan ke depan pemerintah membentuk BPJS Syari’ah yang menerapkan Asuransi Syari’ah yang dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syari’ah (BPS) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Wallahu A’lam.

Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA/Pondok Gede, 1 Rajab 1436 H / 21 April 2015 M

Status Suami yang Hilang

Terdapat kasus di beberapa tempat yang menyebutkan bahwa seorang istri telah ditinggal suaminya kira-kira lima tahun lamanya, bagaimana statusnya, apakah dibolehkan baginya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, ataukah dia harus menunggu suaminya datang? sampai kapan dia harus menunggu sedang suaminya tidak jelas keberadaannya? Bagaimana Islam memberikan solusi atas masalah seperti ini?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:

Pendapat Pertama:

Bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini adalah pendapat madzab Hanafiyah dan Syafi’iyah serta adh-Dhahiriyah. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya. (az- Zaila’i, Nasbu ar Rozah fi takhrij ahadits al hidayah: kitab al mafqud, Ibnu Hamam, Syarh Fathu al Qadir ; Kitab al Mafqud, Ibnu Hazm, al Muhalla bi al Atsar; Faskh nikah al mafqud).

Pendapat Kedua:

Bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia  berhak menuntut cerai. Ini adalah pendapat Hanabilah dan Malikiyah.

Adapun dalil-dalil yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat ini adalah:

1. Firman Allah SWT:

“Dan pergaulilah mereka dengan baik.” (QS. An Nisa: 19).

2. Firman Allah SWT:

“Janganlah engkau tahan mereka untuk memberi kemudharatan bagi mereka, karena demikian itu berarti kamu menganiaya mereka.”(QS. Al Baqarah: 231).

3. Sabda Rasulullah ﷺ:

“Tidak ada yang mudharat (dalam ajaran Islam) dan tidak boleh seorang muslim membuat kemudharatan bagi orang lain.” (Hadist Hasan Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni).

Ayat dan hadist di atas melarang seorang muslim, khususnya suami untuk membuat kemudharatan bagi istrinya dengan pergi meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa ada keperluan yang jelas. Maka, istri yang merasa dirugikan dengan kepergian suaminya tersebut berhak untuk menolak mudharat tersebut dengan gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan.

4. Disamping itu, seorang istri dalam keadaan sendirian, biasanya sangat sulit untuk menjaga dirinya, apalagi di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Untuk menghindari firnah dan bisikan setan tersebut, maka dibolehkan baginya untuk meminta cerai dan menikah dengan lelaki lain.

5. Mereka juga mengqiyaskan dengan masalah “al- iila’ “(suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya) dan “al Unnah” (suami yang impoten), dalam dua masalah tersebut sang istri boleh memilih untuk cerai, maka begitu juga dalam masalah ini. (Ibnu Rusyd, Bidayat al Mujtahid wa Nihayah al Maqasid, 2/ 52).

Hanya saja para ulama yang memegang pendapat kedua ini berbeda pendapat dalam beberapa masalah:

Para ulama dari kalangan Hanabilah menyatakan bahwa suami yang meninggalkan istrinya selama enam bulan tanpa berita, maka istri berhak meminta cerai dan menikah dengan laki-laki lain.

Mereka berdalil dengan kisah Umar bin Khattab yang mendengar keluhan seorang wanita lewat bait-bait sya’irnya ketika ditinggal suaminya berperang, kemudian beliau menanyakan kepada anaknya Hafshah tentang batas kesabaran seorang perempuan berpisah dengan suaminya, maka Hafsah menjawab enam bulan. Dan keputusan ini hanya berlaku bagi suami yang pergi begitu saja tanpa ada udzur syar’i, dan disebut dengan faskh nikah (pembubaran pernikahan) dan tidak disebut talak. (Muhammad Abu Zahrah, al Ahwal as Syakhsiyah hal: 367)

Adapun para ulama Malikiyah menentukan batas waktu waktu satu tahun, bahkan dalam riwayat lain batasan waktunya adalah empat tahun, dimana seorang istri boleh meminta cerai dan menikah dengan suami lain. Dan ketentuan ini berlaku bagi suami yang pergi, baik karena ada udzur syar’i maupun tidak ada udzur syar’i. Jika hakim yang memisahkan antara keduanya, maka disebut talak ba’in.  (Ibnu Rusydi : 2/ 54).

Mereka juga membedakan antara yang hilang di Negara Islam, atau di Negara kafir, atau hilang dalam kondisi fitnah atau hilang dalam peperangan. Masing-masing mempunyai waktu tersendiri.

Jika suami berada di tempat yang bisa dijangkau oleh surat atau peringatan, maka seorang hakim diharuskan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu, baik lewat surat, telepon, sms, maupun kurir ataupun cara-cara yang lain, dan menyuruhnya untuk segera kembali dan tinggal bersama istrinya, atau memindahkan istrinya ditempatnya yang baru atau kalau perlu diceraikannya. Kemudian sang hakim memberikan batasan waktu tertentu untuk merealisasikan peringatan tersebut, jika pada batas tertentu sang suami tidak ada respon, maka sang hakim berhak untuk memisahkan antara keduanya. (Ibnu Juzai, al Qawanin al Fiqhiyah, Muhammad Abu Zahrah:  366).

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran- wallahu a’lam– adalah pendapat yang menyatakan bahwa batasan waktu dimana seorang istri boleh meminta cerai dan menikah dengan lelaki lain, jika suami pergi tanpa udzur syar’i adalah satu tahun atau lebih. Itupun, jika istri merasa dirugikan secara lahir maupun batin, dan suaminya telah terputus informasinya serta tidak diketahui nasibnya. Itu semua  berlaku jika kepergian suami tersebut tanpa ada keperluan yang berarti.

Adapun jika kepergian tersebut untuk suatu maslahat, seperti berdagang, atau tugas, atau belajar, maka seorang istri hendaknya bersabar dan tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim.

Gugatan cerai ini, juga bisa diajukan oleh seorang istri yang suaminya dipenjara karena kejahatan atau perbuatan kriminal lainnya yang merugikan masyarakat banyak, sekaligus sebagai pelajaran agar para suami untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. (Muhammad Abu Zahrah : 368)

Adapun mayoritas ulama tidak membolehkan hal tersebut, karena tidak ada dalil syar’i yang dijadikan sandaran. (Ibnu Qudamah, al Mughni, Juz 11, hal : 247, DR. Wahbah Az-Zuhaili, al Fiqh al-Islami, Juz :7, hlm: 535).

Jika hakim telah memisahkan antara keduanya dan telah selesai masa iddahnya, kemudian sang istri menikah dengan lelaki yang lain, tiba-tiba mantan suaminya muncul, maka pernikahan istri dengan laki-laki yang kedua tidak bisa dibatalkan, karena penikahan dengan lelaki yang pertama (mantan suaminya) sudah batal. (Ibnu Jauzi: 177).

Adapun jika dasar pemisahan antara suami istri tersebut, karena diprediksikan bahwa suaminya telah meninggal dunia, tetapi pada kenyataannya masih hidup, maka pernikahan yang kedua batal. Dan pernikahan pertama masih berlangsung. Wallahu A’lam

 

Oleh: Dr. Ahmad Zain an-Najah/Kontemporer

Hukum Go-Pay Menurut Islam

Go-Pay adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-Jek Credit seseorang yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Go-Jek, seperti  Go-Ride, transport untuk Go-Busway, membeli makanan di Go-Food, membayar produk belanja di Go-Mart, proses pindah barang di Go-Box, dan pengiriman barang dengan Go-Send.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh tentang status hukum Go-Pay, apakah haram atau halal. Sebagian mereka menyatakan keharamannya, sedang sebagian yang lain mengatakan kebolehannya.

Pendapat Pertama, menyatakan bahwa melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi Go-Pay hukumnya boleh. Mereka yang membolehkannya berbeda pendapat tentang alasannya;

1. Sebagian mengatakan bahwa transaksi di dalam Go-Pay menggunakan akad Ijarah atau layanan jasa yang pembayarannya didahulukan.

Apakah dibolehkan melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk mendapatkan harga yang lebih murah?

Jawabannya boleh, dengan syarat uang yang dibayarkan tersebut masuk dalam harga jasa yang disediakan. Adapun dalilnya sebagai berikut;

(a). Firman Allah,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah (perjanjian yang telah disepakati) dalam akad-akad (kalian).“(Qs. al-Maidah: 1)

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang beriman harus memenuhi akad perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, termasuk di dalamnya akad jasa. Berkata as-Sa’di di dalam Taisir al-Karim ar-Rahman (1/218):“Termasuk di dalamnya akad yang dilakukan antara sesama manusia dalam akad mu’amalat, seperti jual beli dan jasa.“

Menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan dasar ayat di atas, dibolehkan seseorang meminta bayaran terlebih dahulu dalam akad sewa rumah. (Koran al-Muslimun,17/4/1418)

(b). Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Orang-orang Islam harus memegang syarat yang mereka sepaki bersama.“(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Baihaqi. Hadits Shahih)

Di dalam Fiqh Sunnah (4/107-108), Syekh Sayid Sabiq berkata: “Dibolehkan mensyaratkan untuk mendahulukan pembayaran upah atau mengakhirkannya, sebagaimana dibolehkan juga mendahulukan sebagian pembayaran dan mengakhirkan sebagian lain sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak.“ Kemudian beliau menyebut hadist di atas.

(c). Di dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyah disebutkan,

وما دامت الإجارة عقد معاوضة فيجوز للمؤجّر استيفاء الأجر قبل انتفاع المستأجر

“Selama al-Ijarah dianggap sebagai akad timbal balik, maka dibolehkan bagi yang menyewakan meminta upah terlebih dahulu sebelum penyewa memanfaatkan barang sewaan.“ (al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, 1/253).

(d). Syekh Shaleh al-‘Utsaimin menyatakan kebolehan seseorang yang membeli kartu dengan harga 70, untuk membayar cucian baju seharga 100. Artinya dengan membeli kartu terlebih dahulu, dia mendapatkan diskon 30, tetapi jika pembayarannya dilakukan secara kontan, tanpa membeli kartu terlebih dahulu, maka dia harus membayar cucian dengan harga100, artinya dia tidak mendapatkan diskon. (islamqa.info/ar/8938)

(e). Sebagian ulama menyebutkan hal ini dengan pernyataan :

تخفيض مقابل التعجيل بجزء من الأجرة

“ Diskon harga sebagai timbal balik dari pembayaran awal dari sebagian uang jasa. “

2. Sebagian beralasan bahwa akad di dalam Go-Pay mirip dengan akad Salam, dimana pembayarannya diberikan terlebih dahulu, adapun barangnya diterima setelahnya dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam akad Salam, harganya lebih murah dari transaksi yang bayarannya diberikan ketika barang sudah ada.
3. Sebagian lain melihat akad di dalam Go-Pay, adalah Akad Wadi’ah (titipan) dengan alasan bahwa uang yang sudah disetor ke Go-Pay bisa diambil lagi. Ini juga mirip kartu ATM, dimana seseorang menabung sejumlah uang kemudian, dia bisa mengambilnya setiap saat di tempat-tempat ATM yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan, maupun di mart-mart yang ada.

Bisa dikatakan juga bahwa customer yang membayar ke pihak Go-Pay, seperti seorang yang membeli kartu E-Money dari sebuah Mart, uangnya tersimpan di dalam kartu tersebut, yang kemudian dia bisa menggunakannya untuk berbagai transaksi, seperti membayar tol, keperluan parkir, naik bus way, kereta api dan lain-lainnya.

Pendapat Kedua, menyatakan bahwa akad di dalam Go-Pay mengandung unsur riba, maka hukumnya haram. Alasannya bahwa akad yang dilakukan di dalam Go-Pay adalah akad utang piutang, sehingga potongan harga (discount) yang didapat oleh customer adalah riba.

Ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

“ Setiap utang yang membawa manfaat (bagi pemberi utang), adalah riba “ (Asalnya adalah hadits dhaif yang mempunyai makna benar)

  •  Jawabannya, akad dalam Go-Pay bukan akad utang-piutang, dengan alasan sebagai berikut;

(a). Go-Pay dinyatakan sebagai dompet virtual, artinya tempat menyimpan uang dalam bentuk virtual. Pada awalnya uang di dalamnya tidak bisa diambil lagi oleh pemiliknya, karena dianggap sebagai pembayaran awal untuk menggunakan berbagai jasa yang tersedia di dalam aplikasi tersebut, Dalam arti lain, bahwa uang yang dibayarkan ke Go-Pay adalah uang untuk membayar jasa. Seandainya uang tersebut dianggap utang-piutang, tentunya harus dikembalikan kepada pemiliknya lagi. Ini berlaku sampai beberapa saat, walaupun kemudian akhir-akhir ini, sudah ada aplikasi yang bisa menarik tunai uang tersebut dari Go-Pay, atau ditransfer ke tempat lain.

Baca Juga: Rincian Pemanfaatan Bunga Bank

(b). Go-Pay adalah aplikasi layanan untuk mempermudah pembayaran supaya lebih praktis, efisien dan murah. Seorang customer jika ingin membayar lebih murah, bisa langsung menyetor kepada Go-Pay dengan jumlah sesuai yang dibutuhkan.Uang tersebut tidak sempat mengendap di dalamnya, sehingga pihak Go-Pay tidak bisa memanfaatkan uang tersebut.

(c). Customer ketika bertransaksi dengan pihak Go-Pay dan menyetor sejumlah uang kepadanya, bertujuan untuk mendapatkan pelayanan jasa. Berbeda dengan seorang nasabah yang menyetor uang ke Bank, tujuannya adalah menyimpan dan memberikan utang kepada Bank, kemudian mendapatkan bunga darinya.

(d). Tidak satupun dari cutomer yang bertransaksi dengan Go-Pay bertujuan untuk memberikan utang kepadanya, melainkan hanya ingin mendapatkan jasa pelayanan darinya dan berusaha mencari pembayaran yang lebih murah.

Kesimpulannya, dari perbedaan pendapat di atas, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa bahwa penggunaan aplikasi Go-Pay hukumnya halal, karena masuk dalam kategori akad Ijarah yang pembayarannya didahulukan, atau akad Wadi’ah, atau akad Salam, dan dengannya seseorang mendapatkan potongan harga. Ini bukan termasuk riba, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Selain itu, bahwa aplikasi semacam ini  sangat memudahkan dan menguntungkan kedua belah pihak, tanpa ada yang dirugikan. Wallahu A’lam.

 

Oleh: Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA/Fikih Kontemporer

Status Anak Hasil Perzinaan

Ada sebuah kasus yang menimpa salah seorang teman, yaitu istrinya melakukan zina dengan seorang laki-laki. Ketika dia hamil dan melahirkan seorang anak, perempuan tersebut minta cerai, karena ingin menikah dengan pacar gelapnya yang telah berzina dengannya. Dia mengatakan bahwa anaknya yang baru saja lahir adalah anak hasil perzinaan dengan pacarnya, maka anak tersebut harus ia bawa. Bagaimana sebenarnya status anak tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan di sini bahwa perempuan yang melakukan perbuatan zina dan hamil dibagi menjadi dua:

  • Pertama:

Dia berstatus sebagai istri dari seorang suami yang sah, sebagaimana yang terjadi pada kasus di atas. Jika perempuan tersebut hamil dan melahirkan, maka status anaknya diikutkan kepada suaminya yang sah, dan bukan kepada laki-laki yang berzina dengannya, walaupun anak tersebut wajahnya mirip dengan laki-laki yang berzina. Kenapa? karena air mani orang yang berzina tersebut tidak dihargai dalam Islam, sehingga tidak diakui nasabnya.

Selain itu, Islam ingin menutupi aib seorang muslim jika hal itu memungkinkan, dan sekaligus ingin menghargai anak manusia yang lahir, karena pada hakekatnya bayi dari hasil perzinaan tersebut adalah makhluk yang tidak bersalah, yang bersalah adalah orang yang berzina. Nah, untuk menutupi hal itu, maka bayi tersebut diikutkan kepada pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Dalilnya adalah hadist yang menyebutkan kisah anak yang lahir dari budak perempuan milik Zam’ah bin Aswad yang ternyata pernah melakukan hubungan badan dengan Utbah bin Abi Waqash. Utbah mewasiatkan kepada saudaranya Sa’ad bin Abi Waqash untuk mengambil anak tersebut, karena anak tersebut sebenarnya adalah anaknya. Tetapi Abdun bin Zam’ah merasa anak tersebut adalah saudaranya. Terjadilah pertengkaran antara Sa’ad bin Abi Waqash (saudaranya ‘Utbah) dengan Abdun bin Zam’ah. Berkata Sa’ad: “Saudaraku bilang bahwa anak dari budak milik Zam’ah ini adalah anaknya. Berkata ‘Abdun: “Dia adalah saudaraku, karena dia adalah anak bapakku karena lahir di atas kasur bapakku.” Maka nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada ‘Abdun: “Itu adalah saudaramu wahai Abdun, karena anak yang lahir tersebut dinisbatkan kepada laki-laki  yang mempunyai istri dari ikatan perkawinan yang sah, sedang yang berzina tidak mendapatkan apa-apa, wahai Saudah (binti Zam’ah), kamu harus berhijab ketika bertemu dengannya nanti. (karena wajah anak tersebut mirip dengan Utbah)” (HR. Bukhari: 2533)

  • Kedua:

Perempuan yang berzina tadi belum mempunyai suami dan belum berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal ini biasanya terjadi di kalangan para mahasiswa-mahasiswiI dan para pelajar putra – putri yang hidup di daerah perkotaan. Bagaimana status anak yang dikandungnya? Apakah boleh diakui sebagai anak keduanya setelah mereka berdua menikah atau anak tersebut tidak boleh dinisbatkan kepada laki- laki yang menghamili ibunya ?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:

  • Pendapat Pertama mengatakan bahwa status anak tersebut tetap sebagai anak zina tidak boleh dinisbatkan sama sekali kepada laki-laki yang menghamili ibunya, antara keduanya tidak boleh saling mewarisi, dan jika anak yang lahir tadi perempuan, maka laki-laki tersebut tidak boleh menjadi wali nikahnya. Tetapi anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya yang melahirkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadist Zam’ah di atas bahwa: “anak itu dinisbatkan kepada suami yang mempunyai  istri dari ikatan perkawinan yang sah, sedang yang berzina tidak mendapatkan apa-apa.”

Oleh karenanya, jika laki-laki yang berzina dengan ibunya tadi ingin agar anak hasil perzinaan tersebut diselamatkan dan tidak terlantar begitu saja, maka dibolehkan baginya untuk merawat anak tersebut sebagaimana dia merawat anaknya sendiri. Hanyasaja ketika pembagian warisan, anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Tetapi, jika laki-laki tersebut ingin menghibahkan atau mewasiatkan sebagian hartanya kepada anak tersebut sebelum dia meninggal dunia, maka hal tersebut dibolehkan.

  • Pendapat Kedua mengatakan bahwa anak tersebut boleh dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Taimiyah (Ibnu Taimiyah, Majmu’ Al Fatawa: 32/ 112, 113, 139). Pendapat ini juga dinisbatkan kepada Ishaq bin Rahawih, Sulaiman bin Yasar, Ibnu Sirrin, Hasan Bashri, Ibrahim an-Nakh’I dan lain-lainnya.(Al Baji, Al Muntaqa: 6/ 11, Ibnu Qudamah, Al Mughni: 6/ 266).

Mereka beralasan bahwa hadist Zam’ah di atas hanya berlaku bagi perempuan yang mempunyai suami dari ikatan perkawinan yang sah, sehingga perempuan tersebut disebut firasy (tempat tidur) bagi suaminya. Tetapi lain halnya, jika perempuan tadi tidak mempunyai suami dari ikatan perkawinan yang sah, maka dia tidak disebut firasy. Dengan demikian hadist di atas tidak berlaku pada perempuan semacam ini.

Selain itu, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan dinisbatkan anak zina tadi kepada suami yang sah, adalah untuk menutupi aib dan mengangkat derajat anak yang mungkin dilahirkan dari hasil perzinaan tersebut. Nah, ternyata  perempuan tersebut  pada waktu dia berzina tidak mempunyai suami yang sah, sehingga anak hasil perzinaan tersebut mau dinisbatkan kepada siapa? kalau kepada ibunya tentunya nasib anak itu akan menggantung di masa mendatang karena tidak mempunyai bapak, dan orang lainpun lambat laun akan mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak zina, dengan demikian aib tersebut akan terbongkar dan mencorengnya serta mencoreng ibu yang melahirkannya, padahal barangkali ibu tersebut sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Baca Juga: Hukum Nikah Siri Dalam Islam

Jika dikemudian hari ternyata laki-laki dan perempuan yang berzina tersebut telah bertaubat dan menikah, maka pernikahan mereka berdua adalah sah menurut madzhab Hanafi dan Syafi’I, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah salahnya anak tersebut dinisbatkan kepada laki-laki yang sekarang sudah menjadi suami ibunya, sedangkan tidak ada satupun dari pihak lain yang mengklaim bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Pendapat ini dikuatkan dengan Atsar Umar bin Khattab, bahwa beliau menisbatkan anak-anak yang dilahirkan pada waktu jahiliyah kepada siapa yang mengakuinya ketika mereka sudah masuk Islam (Atsar Riwayat Imam Malik di dalam al- Muwatho’, no: 1426, Baihaqi, no: 21799, Berkata Syekh Al-Bani di dalam Irwa’ Ghalil: 6/ 25: orang-orang yang meriwayatkan atsar ini bisa dipercaya, karena telah mereka telah meriwatkan hadist-hadist di dalam shahih Bukhari dan Muslim, hanya saja sanadnya terputus, karena Sulaiman bin Yasar tidak bertemu dengan Umar, akan tetapi tersambung dari jalan lain).

[bs-quote quote=”Kesimpulan dari pembahasan di atas, bahwa anak yang lahir dari perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan resmi, maka statusnya dinisbatkan kepada suami yang sah dari perempuan yang berzina tersebut. Sedang jika perempuan yang berzina tersebut tidak sedang dalam ikatan perkawinan sah dengan seorang laki-laki, maka status anak dari hasil perzinaan tersebut masih diperselisihkan para ulama: mayoritas ulama mengatakan bahwa anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, sedang sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa anak tersebut boleh dinisbatkan kepada lelaki yang berzina dengan ibu yang melahirkannya. Wallahu A’lam.” style=”default” align=”center” color=”#2276bf”][/bs-quote]

Oleh: Ust. Ahmad Zain an-Najah/Fikih Nazilah

Hukum Menjamak Mandi Junub Dengan Mandi Jumat

Mandi Jumat dan mandi junub adalah dua amalan yang sama-sama bertujuan untuk mensucikan diri namun memiliki perbedaan faktor penyebab, hukum, dan konsekuensi. Meski demikian, apa benar mandi Jumat dan mandi junub itu boleh dijamak menjadi satu?

Seorang muslim yang hendak melaksanakan shalat Jumat disyariatkan untuk melaksanakan mandi Jumat. Mandi Jumat yang hukumnya sunnah ini dilaksanakan mulai sejak terbit matahari sampai sebelum berangkat menuju ke masjid.

Karena mandi Jumat ini hukumnya sunnah, maka ini berimbas pada konsekuensi hukumnya. Bagi seorang muslim yang telah melaksanakan mandi Jumat, tetap wajib untuk melaksanakan wudhu jika ingin melaksanakan shalat. Mandi Jumat tidak bisa mengangkat hadats yang ada pada tubuh.

Dalil syariat mandi Jumat dapat dijumpai dalam kitab-kitab hadits. Suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

“Mandi di hari Jumat wajib bagi setiap muhtalim (orang yang telah mimpi basah; dewasa).” (HR. Al-Bukhari no. 879 dan Muslim no. 846).

Dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

“Apabila salah seorang di antara kalian akan mendatangi shalat Jumat, hendaklah dia mandi.” (HR. Muslim no. 1399)

Dalam kesempatan lain beliau bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

“Barangsiapa berwudhu di hari Jumat, maka itu baik. Namun barangsiapa mandi ketika itu, maka itu lebih utama.” (HR. An-Nasai no. 1380, At-Tirmidzi no. 497 dan Ibnu Majah no. 1091). Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah.

Baca Juga: Hukum Membangunkan Orang di Sela-sela Khutbah Jumat

Lain halnnya dengan mandi junub atau mandi janabah. Mandi junub dilakukan untuk mengangkat hadats besar yang ada pada tubuh karena sebab keluar mani, melakukan hubungan suami istri, selesai haidh, selesai nifas, orang kafir masuk Islam, dan muslim yang meninggal. Sehingga, mandi junub ini hukumnya wajib. Disebut juga dengan mandi wajib.

Dalilnya, firman Allah ‘Azza wa Jalla,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Dan jika kamu junub maka mandilah.” (QS. Al-Maidah: 6)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkata kepada Fathimah binti Abi Hubaisy tentang perintah mandi setelah haidh berhenti. Beliau bersabda,

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى

“Apabila kamu mendapati haidh, tinggalkanlah shalat. Apabila darah haidh berhenti, segeralah mandi dan mendirikan shalat.” (HR. Al-Bukhari no. 320 dan Muslim no. 333)

Karena dalam tata cara mandi junub telah ada wudhu, maka bagi orang yang telah mandi junub jika hendak melaksanakan shalat tidak perlu wudhu lagi.

Berkaitan dengan menjamak mandi Jumat dengan mandi junub menjadi satu, mayoritas Ulama Fikih membolehkan seseorang yang menjamak niat mandi Jumat dan mandi junub dalam satu mandi.

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa meskipun ketika mandi seseorang meniatkan diri untuk mandi junub dan mandi Jumat, maka ia akan mendapat keduanya dan sah. (Al-Majmu’, 1/368)

Senada dengan itu, Imam Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa jika mandi dengan dua niat; mandi Jumat dan mandi junub, itu boleh. Beliau melihat tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah tersebut. (Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/257)

Salah seorang ulama kontemporer, syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, juga pernah ditanya tentang masalah hukum menjamak mandi Jumat dengan mandi junub. Jawaban beliau sama, boleh, jika dilakukan di siang hari (sebelum shalat Jumat).

Baca Juga: “Sunnah Rasul Malam Jumat”, Katanya

Beliau menegaskan bahwa yang lebih utama adalah tetap meniatkan dengan dua mandi; mandi Jumat dan mandi junub. Dengan demikian, dia mendapat pahala keutamaan mandi Jumat juga. (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz, 12/406)

Sementara itu, syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan lebih rinci lagi hukum menjamak mandi Jumat dengan mandi junub. (ar.islamway.net)

Jika seseorang mandi di hari Jumat dengan niat mandi junub, maka ia tak perlu melakukan mandi Jumat. Asalkan mandi dilakukan setelah terbitnya matahari. Kemudian jika meniatkan untuk dua mandi; mandi Jumat dan mandi junub, maka ia akan mendapat pahala keduanya.

Namun jika dia hanya meniatkan mandi Jumat saja, itu belum cukup untuk mengganti mandi junub. Sebab mandi junub itu hukumnya wajib yang bertujuan untuk mengangkat hadats, sehingga harus ada niat. Jika demikian, ia harus mandi lagi dengan niat mandi junub. (Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin, 16/137) Wallahu a’lam.

 

Oleh: Redaksi/fikih

Klik Di Sini Untuk Membaca Artikel Serupa

Hukum Kotoran Kucing

Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan seorang da’I yang menyebut bahwa kotoran kucing itu suci. Apakah pernyataan ini benar? Dan bagaimana pandangan ulama terhadap kotoran kucing? Tulisan bawah ini menjelaskannya.

 

Hukum Memelihara Kucing

Dibolehkan memelihara kucing dengan syarat diberi makanan secukupnya, sebagaimana yang tersebut di dalam hadits  Ibnu ‘Umar radhiyallahu’anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

“Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Dia masuk Neraka karenanya. Dia tidak memberinya makan dan minum sewaktu mengurungnya. Dia tidak pula membiarkannya dia makan serangga bumi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

 

Air Liur Kucing tidak Najis

Air liur kucing suci, sehingga jika ia menjilat air di bejana atau minuman di gelas, maka air tersebut tetap suci, boleh berwudhu dengannya. Ini sesuai dengan hadits Kabsyah binti Ka’ab bin Malik,

 

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِى قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ – قَالَتْ كَبْشَةَ – فَرَآنِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِى؟ قَالَتْ فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ».

Dari Kabsyah binti Ka’ab bin Malik, bahwa beliau menjadi istri salah satu anak Abu Qatadah. Suatu ketika sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu datang menjenguknya, diapun menyiapkan air wudhu untuk bapak mertuanya. Tiba-tiba datang seekor kucing ingin minum air itu. Abu Qatadah-pun membiarkan kucing itu untuk minum. Kabsyah melihat kejadian ini keheranan. Kemudian Abu Qatadah berkata: “Apakah kamu merasa heran dengan hal ini, wahai anak saudaraku?” Kabsyah menjawab: “ Iya “. Kemudian Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda “Kucing itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian.” (HR. Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi. Hadits ini shahih).

Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau mengatakan:

 

وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضلها

“Saya melihat Rasulullah berwudhu dengan air sisa minum kucing.” (HR. Abu Daud. Hadist ini shahih)

Dari hadist di atas disimpulkan bahwa air liur kucing hukumya suci, tidak najis. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi’yah dan Hanabilah. Adapun Abu Hanifah dan Muhammad al-Hasan mengatakan bahwa air liur kucing hukumnya suci tapi makruh.  

 

Hukum Kotoran Kucing

Mayoritas ulama menyatakan bahwa kotoran dan air kencing kucing hukumnya najis. Tetapi mereka berbeda pendapat di dalam menghukumi kotoran hewan selain kucing.

Pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa air kencing kucing dan tikus hukumnya najis. Ini adalah kesepakatan ulama Hanafiyah di dalam Dhahir Riwayat. Adapun di dalam riwayat yang lemah, terdapat perbedaan pendapat.   

Di dalam al-Bahru ar-Raiq (1/242), Ibnu Nujaim al-Hanafi berkata: “Dari sini diketahui bahwa yang dimaksud kesepakatan ulama bahwa air kencing kucing itu najis dalam perkataan mereka: “Jika seekor kucing kencing di sumur, maka harus dikuras semuanya, karena air kencingnya najis, sesuai dengan kesepakatan riwayat, begitu juga jika terkena baju maka menjadi najis, maksudnya kesepakatan riwayat yang dhahir, tetapi tidak semua riwayat, karena terdapat perbedaan di dalamnya.“ 

Kedua, madzhab Syafi’I menyatakan bahwa seluruh seluruh kotoran dan air kencing yang keluar dari hewan, hukumnya najis, baik yang dagingnya boleh dimakan seperti ikan, burung, ayam, dan kambing. Ataupun dari hewan yang tidak boleh dimakan seperti anjing dan babi. Begitu juga kotoran binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, seperti nyamuk.

Berkata Abu Syujak asy-Syafi’I di dalam al-Ghayah wa at-Taqrib (hal.10): “Mencuci seluruh air kencing dan kotoran hukumnya wajib“ ( termasuk di dalamnya air kencing kucing)

Berkata Imam an-Nawawi di dalam al-Majmu’ ( 2/550): “Madzhab kami menyebutkan bahwa seluruh kotoran dan air kencing yang keluar dari hewan, hukumnya najis, baik yang dagingnya boleh dimakan, ataupun tidak, seperti burung. Begitu juga kotoran ikan dan belalang. Begitu juga kotoran binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, seperti nyamuk, maka air kencing dan kotorannya tetap najis menurut madzhab (Syafi’i).”

Ketiga, madzhab Hanbali membedakan antara hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan.

Berkata Ibnu Qudamah di dalam al-Mughni (1/768):  “Sesuatu yang sulit dihindari ada dua macam;

-pertama, makhluk yang menjadi najis jika mati, seperti kucing dan yang lebih kecil bentuknya dari itu. Maka seperti ini hukumnya mengikuti hukum pada diri manusia. Apa-apa yang kita hukumi najis dari manusia, maka kita hukumi najis juga yang berasal dari kucing tersebut. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita hukumi dari manusia suci, maka kita hukumi dari kucing tersebut suci juga, kecuali air maninya, maka hukumnya tetap najis. Karena mani manusia adalah bahan penciptaannya, maka menjadi mulia dengan statusnya yang suci. Berbeda dengan air mani kucing dan sejenisnya. 

-Kedua, (sesuatu yang sulit dihindari) adalah binatang yang memiliki darah tidak mengalir (seperti lalat, semut dll), maka hukumnya suci seluruh anggota badannya, termasuk kotorannya. 

Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa kotoran dan air kencing kucing tidak najis, karena sulitnya menghindar darinya. Dasarnya adalah hadist Kabsyah bin Ka’ab bin Malik di atas tentang sucinya kucing. Tentunya pendapat ini lemah, karena yang dimaksud sucinya kucing adalah air liurnya dan badannya, bukan air kencing atau kotorannya, sebagaimana manusia suci badan dan air liurnya, tetapi air kencingnya tetap najis.

Berkata Syekh al-Utsaimin: ”Segala sesuatu yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka air kencing dan kotorannya najis, walaupun badannya suci. Seperti manusia, air kencing dan kotorannya najis, walaupun badannya suci ketika hidup dan ketika mati. Begitu juga kucing, badannya suci, tetapi air kencing dan kotorannya najis.“ Wallahu A’lam.

 

Oleh: Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA/Fikih Kontemporer

 

Baca Juga: 

Hukum Menindik Telinga, Hidung dan Pusar

Hukum Mendonorkan Sebagian Organ Tubuh

Hukum Nikah Sirri dalam Islam

 

Hukum Operasi Selaput Dara (Hymenoplasti)

Selaput dara (hymen) adalah selaput tipis berupa lipatan membran yang ada di dalam kemaluan wanita atau yang biasa disebut keperawanan. Jika selaput dara tersebut belum pecah atau sobek berarti wanita tersebut masih perawan, belum pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki. Meskipun tanda ini tidaklah mutlak. Saat menginjak pubertas, selaput dara menjadi elastis sehingga ada sebagian wanita yang tidak pecah selaput daranya saat melakukan hubungan seksual dan baru pecah saat melahirkan.

Sedang yang dimaksud operasi selaput dara (hymenoplasti) dalam pembahasan ini adalah operasi untuk memperbaiki selaput dara yang rusak atau mengembalikannya kepada tempat semula. Dan ini termasuk masalah kontemporer yang belum ditemui oleh para ulama pada masa lalu. Untuk memudahkan pemahaman, maka pembahasaan ini, kita bagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan  penyebab hilangnya selaput dara:

 

Pertama: Selaput dara rusak karena sesuatu yang tidak dikategorikan maksiat

Faktor penyebab rusak atau pecahnya selaput dara tidak hanya hubungan seksual, tapi bisa juga faktor lain misalnya; kecelakaan, jatuh, tabrakan, membawa beban terlalu berat, atau karena terlalu banyak bergerak, mengalami pelecehan seksual ketika masih kecil dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, melakukan operasi untuk mengembalikan selaput dara yang hilang atau rusak, menurut sebagian ulama hal tersebut dibolehkan, atau disunnahkan bahkan bisa jadi hukumnya menjadi wajib. (DR. Muh. Nu’aim Yasin, , Fikih Kedokteran, hal 207), alasan-alasannya sebagai berikut:

Gadis tersebut tidak berbuat maksiat, kejadian yang menimpanya merupakan sebuah musibah. Ini sebagaimana orang yang patah tulang atau luka bakar atau terkelupas kulitnya akibat sebuah kecelakaan. Jika orang-orang yang kena musibah ini dibolehkan untuk melakukan operasi dengan tujuan memperbaiki organ tubuhnya yang rusak, maka orang yang kehilangan atau tersobek selaput daranya pun dibolehkan untuk melakukan operasi demi mengembalikan salah satu organ tubuh yang hilang tadi.

Ini bisa menghindarkan si gadis ini dari tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepadanya akibat tidak mempunyai selaput dara lagi, sekaligus menutupi aib yang menimpa dirinya. Hal ini sesuai dengan syariat Islam yang memerintahkan untuk menutupi aib saudaranya, sebagaimana yang tersebut dalam hadits: “Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun, walaupun begitu, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Alasannya mungkin saja orang lain sudah tahu bahwa gadis tersebut sudah rusak atau hilang selaput daranya dari pihak-pihak tertentu, sehingga tujuan untuk menutup aib menjadi tidak terwujud. Selain itu, aurat si gadis tadi akan dilihat oleh para dokter padahal operasi ini bukanlah hal yang darurat. Sedang seperti yang kita tahu, mayoritas dokter ahli adalah laki-laki.

Untuk menghindari fitnah dan tuduhan bisa saja dengan menjelaskan kepada masyarakat atau calon suami, bahwa selaput dara yang hilang tadi akibat kecelakaan, bukan akibat perbuatan zina. (DR, Muh. Muhtar Syinqiti , “Ahkam Jirahiyah Tibbiyah“, hal 432).

Dari dua pendapat di atas, maka siapa saja yang selaput daranya robek atau hilang karena kecelakaan , atau karena hal-hal lain yang tidak termasuk maksiat, sebaiknya tidak usah melakukan operasi selaput dara, karena hal tersebut bukanlah hal yang darurat. Jika ingin menikah bisa dengan menjelaskan kepada calon suami keadaan yang sebenarnya.  Akan tetapi jika memang keadaannya sangat mendesak,  dan membutuhkan operasi selaput dara serta hal itu benar-benar akan membawa maslahat yang besar, maka hal itu dibolehkan juga.

 

Kedua: selaput dara rusak karena maksiat seperti berzina atau hal yang mengarah pada zina

Orang yang berzina bisa dibagi menjadi dua keadaan:

Keadaan pertama: dia telah berzina, tapi masyarakat belum mengetahuinya.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat di dalamnya, sebagian membolehkannya untuk melakukan operasi selaput dara, dengan alasan bahwa hal itu untuk menutup aib dan maksiat yang pernah dilakukannya, apalagi dia bersungguh–sungguh ingin bertaubat, dan ajaran Islam menganjurkan untuk menutup aib saudaranya, sebagaimana dalam hadist yang disebut di atas. Namun, sebagian ulama yang lain tidak membolehkannya, karena hal itu akan mendorongnya dan mendorong orang lain untuk terus-menerus berbuat zina, karena dengan mudah dia akan melakukan operasi selaput dara setelah melakukan zina dan ini akan membawa mafsadah yang besar dalam masyarakat.

Namun untuk mengambil jalan tengah, hendaknya dilihat keadaan orang yang ingin melakukan operasi selaput dara, jika memang benar-benar orang tersebut ingin bertaubat nasuha dan operasi tersebut akan membawa maslahat yang besar, maka tidaklah mengapa, tapi jika tidak, sebaiknya ditinggalkan.

Keadaan kedua: dia telah melakukan zina, tapi masyarakat sudah mengetahuinya.

Dalam keadaan seperti ini, para ulama sepakat untuk mengharamkan operasi selaput dara, karena madharatnya jauh lebih besar dan tidak ada maslahat yang di dapat dari operasi tersebut sama sekali.

 

Ketiga: Selaput dara rusak karena pernikahan

Hilangnya selaput dara akibat hubungan seksual dalam pernikahan. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan normal, bahkan hampir semua perempuan yang pernah menikah dan melakukan hubungan seksual dalam pernikahan tersebut pasti mengalaminya. Dengan demikian, melakukan operasi selaput dara untuk mengembalikan selaput daranya yang telah hilang adalah perbuatan sia-sia dan hanya menghambur-hamburkan uang dan waktu. Selain itu, mau tidak mau dia harus membuka auratnya yang paling vital dan tentunya akan dilihat oleh para dokter yang akan menangani operasi. Oleh karenanya, melakukan operasi selaput dara dalam keadaan seperti ini adalah perbuatan yang tercela dan dilarang dalam Islam. Para dokter laki-laki yang ikut menyetujui dan melakukan operasi juga ikut berdosa. Para ulama sepakat dalam hal ini. Wallahu A’lam

 

Oleh: Dr. Ahmad Zain An-Najah/Fikih Kontemporer

 

Baca Juga: Hukum Menyemir Rambut, Hukum mendonorkan Organ Tubuh, Hukum Menindik Telinga, Hidung, Lidah & Pusar

 

Ingin berlangganan Majalah Islami yang bermutu dan nyaman dibaca? Hubungi Keagenan Majalah ar-risalah terdekat di kota Anda, atau hubungi kami di nomer: 0852 2950 8085

Hukum Menindik Telinga, Hidung, Lidah dan Pusar

Sebagian besar masyarakat kita sudah terbiasa menindik telinga anak perempuan, khususnya ketika masih kecil. Apa alasan mereka ? Paling tidak, ada tiga jawaban:

 

Pertama, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa tujuan menindik telinga adalah meletakkan anting-anting di telinganya agar tampil lebih cantik.

Kedua, sebagian lagi melihat dari sisi seksual, bahwa perempuan yang telinganya tidak ditindik, syahwat seksualnya masih kuat. Dikhawatirkan, tidak terkendali, oleh karenanya supaya stabil, telinganya ditindik untuk kebaikan dirinya dan suaminya.

Ketiga, sebagian kecil masyarakat menganggapnya tidak hanya terbatas pada  faktor kecantikan, tetapi diyakini sebagai salah satu ritual yang diwariskan nenek moyang mereka untuk kemashlatan anak perempuan tersebut.

 

Hukum Menindik Telinga

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:

Pendapat Pertama

Mengatakan bahwa menindik telinga anak perempuan hukumnya haram. Ini pendapat Madzab Syafi’iyah, Ibnu al Jauzi dan Ibnu Uqail dari Hanabilah.  (Mughni Muhtaj : 4/296, Tuhfatu al-Habib : 2/ 508, Ihya Ulumuddin : 2/341, Fathu al-Bari : 10/48)

Mereka berdalil sebagai berikut:

 

Dalil Pertama, menindik telinga termasuk dalam katagori merubah ciptaan Allah, karena  telinga pada asalnya utuh, tidak boleh dilubangi kecuali ada mashlahat di dalamnya. Allah berfirman,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119)

“ Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya”.  Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (Qs. an-Nisa’: 119)

 

Baca Juga: Hukum Mencukur dan Menggundul Rambut Bagi Wanita

 

Ayat di atas menunjukkan haramnya merubah ciptaan Allah, termasuk di dalamnya memotong dan melubangi telinga, hidung dan lidah, walupun untuk menaruh perhiasan, karena itu termasuk bisikan syetan.

 Dalil Kedua, menindik telinga termasuk menyakiti anak perempuan dengan alasan yang tidak benar. Dalam kaidah fiqh disebutkan,

لا ضرر ولا ضرار

“ Tidak boleh memberikan kemudharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. “

Berkata Imam al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin : 2/341: “ Saya tidak melihat adanya keringanan di dalam melubangi telinga anak perempuan, hanya untuk sekedar memasangkan anting-anting emas. Karena ini termasuk melukainya sampai sakit,  dan ini wajib diqishas (dibalas).“

Dalil Ketiga, menghiasi anak dengan anting-anting bukan sesuatu yang darurat, sehingga dibolehkan melukai telinganya.

 

Pendapat Kedua

Menindik telinga hukumnya boleh. Ini  Madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. (al-Bahru ar-Raiq : 8/232,  Syareh az-Zurqani : 4/210, al-Inshaf : 1/125)

          Diantara dalil mereka sebagai berikut,

 

Dalil Pertama, hadist Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya beliau berkata,

. خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ – وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلا إِقَامَةً – ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلالٌ إِلَى بَيْتِهِ .

          “ Suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar,  maka beliau shalat, kemudian berkhutbah, tanpa terdengar adzan ataupun iqamah, kemudian mendatangi para wanita.  Beliau menasehati dan mengingatkan,  serta memerintahkan mereka untuk bersedekah, maka saya melihat mereka mengulurkan tangan ke telinga-telinga dan leher-leher mereka (untuk mencopot perhiasan) dan mereka berikan kepada Bilal. Kemudian beliau dan Bilal pergi menuju rumah beliau. ( HR. Bukhari, 4951 dan Muslim, 884)

Hadits di atas menerangkan bahwa para sahabiyat memakai perhiasan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Ini menunjukkan bahwa melubangi telinga untuk tempat anting-anting hukumnya boleh.

 

Dalil Kedua, hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya beliau berkata,

جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا … قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ … قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ

          “ Terdapat sebelas wanita yang duduk berkumpul, mereka sepakat dan berjanji untuk tidak menyembunyikan sedikitpun tentang sifat-sifat suami-suami mereka…berkatalah wanita yang kesebelas : “ Suamiku adalah Abu Zar’in, siapakah Abu Zar’in itu ? Dialah  yang memberatkan telingaku dengan perhiasan (sampai bergerak-gerak)”. …Berkata Aisyah, bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepadanya :  “ Aku bagimu, seperti Abu Zar’in bagi Ummu Zar’in” (HR. Bukhari, 4893 dan Muslim, 2448).

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengingkari perbuatan Abu Zar’in yang memberikan perhiasan pada telinga istrinya, bahkan beliau sendiri ingin berbuat seperti perbuatan Abu Zar’in kepada istrinya.

Dalil Ketiga: Menindik telinga untuk memakaikan anting-anting padanya terdapat maslahat bagi wanita. Dan itu tidak terlalu membahayakan baginya, sehingga dibolehkan. Karena wanita  mempunyai fitrah untuk selalu ingin berhias, sebagaimana firman Allah,

أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

“ Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.”(Qs. az-Zukhruf : 18)

 

Baca Juga: Hukum Menyemir Rambut

 

Ibnul Qayyim di dalam Tuhfatu al-Maudud bi Ahkami al-Maulud (1/209 ) :  “Cukup sebagai dalil bolehnya (menindik telinga anak perempuan) adalah pengetahuan Allah dan Rasul-Nya tentang perbuatan yang dilakukan para sahabat, dan persetujuannya tentang masalah ini. Jika hal itu dilarang , tentu akan dijelaskan di dalam al- Qur’an dan as-Sunnah”

 

Melubangi Hidung, Lidah dan Pusar

Adapun melubangi hidung, lidah dan pusar untuk memakaikan padanya perhiasan, sebagian besar ulama tidak membolehkan, sebagian yang lain membolehkan pada hidung jika hal itu masuk dalam katagori kebiasan masyarakat tertentu. Sedang melubangi pusar dan lidah hampir semua ulama tidak membolehkannya, karena termasuk kebiasaan perempuan-perempuan nakal.

Berkata Syekh Ibnu al-Utsaimin  di dalam Majmu’ al-Fatawa ( 11/no. 69 ) : “ Adapun melubangi hidung, maka saya belum menemukan perkataan ulama yang membahasnya. Tetapi saya berpendapat bahwa melubangi hidung masuk dalam katagori mutilasi dan merusak anggota badan. Barangkali ulama lain mempunyai pendapat yang berbeda. Jika seorang perempuan hidup di negara yang menganggap anting-anting pada hidung sebagai salah satu bentuk berhias dan mempercantik diri, maka tidak apa-apa dia melakukannya.“

 

Baca Juga: Hukum Mendonorkan Organ Tubuh

 

Berkata Syekh Abdul Muhsin al-Abbad di dalam Syareh Abu Daud : “ Adapun melubangi pusar  dan lidah dan sejenisnya dari anggota tubuh,  saya belum mendapatkan perkataan dari para ulama tentang masalah ini. Tetapi yang lebih mendekati kebenaran, bahwa hal itu dilarang, karena dua hal ; pertama, bahwa hal ini masuk dalam katagori mutilasi dan penyiksaan, yang kedua, biasanya perempuan tidak familiar berhias dengan cara seperti ini. Bahkan cara seperti ini dianggap merusak, bukan berhias. Adapun suaminya tidak melarang hal itu, bukanlah suatu alasan syar’i, apalagi jika hal ini dianggap kebiasaan perempuan-perempuan rusak di negara-negara yang  sudah rusak akhlaqnya.

 

Kesimpulan

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa menindik telinga anak perempuan untuk memakaikan perhiasan (anting-anting) hukumnya boleh. Namun jika ada sebagian masyarakat tidak mau menindik telinga anak perempuan sebagai sifat kehati-hatian, dan menganggap bahwa menaruh perhiasan di telinga dengan cara menindiknya adalah sesuatu yang tidak penting, maka tentunya ini lebih baik, untuk menghindari perbedaaan pendapat ulama, sebagaimana yang diterangkan di atas.

Adapun melubangi hidung, lidah dan pusar pada umumnya perempuan tidak menganggapnya sebagai tempat memakaikan perhiasan padanya. Sehingga dihukumi makruh pada hidung, dan haram pada pusar dan lidah. Wallahu A’lam.

 

Oleh: Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA/Fikih kontemporer

 

 

 

Hukum Mendonorkan Organ Tubuh

Donor artinya derma atau sumbangan. Donor organ tubuh berarti mendermakan organ tubuh untuk orang lain demi kepentingan medis. Secara medis donor organ tubuh adalah legal asal sesuai prosedur. Namun menurut syariat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pembahasan ini bisa dibagi menjadi empat hal:

 

Pertama, Donor Organ Yang Bisa Pulih

Di antara anggota tubuh yang bila diambil, bisa pulih kembali adalah darah, yang selanjutnya lebih dikenal dengan donor darah. Donor darah dilakukan manakala pasien kekurangan darah akibat operasi, kecelakaan, kebakaran, persalinan, gagal ginjal, kanker darah dan lainnya.

Secara syar’i hukum donor darah adalah boleh untuk kepentingan yang sifatnya darurat (Fatawa Kibar Ulama al Ummah, hal. 939 ) Alasannya:

 

     1.Menjaga Jiwa (hifdzu an nafs). Donor darah dapat membantu kesembuhan dan menghindarkan pasien kehabisan darah yang bisa menyebabkan kematian. Dalilnya:

Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. “  (Qs Al Maidah : 32)

     Dalam ayat ini, Allah SWT memuji setiap orang yang memelihara kehidupan orang lain, maka dalam hal ini, para pendonor darah dan dokter yang menangani pasien adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah SWT, karena memelihara kehidupan seorang pasien, atau menjadi sebab hidupnya pasien dengan ijin Allah SWT.

Firman Allah swt:

 ” Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya…” (Qs. Al Baqarah: 172)

     Ayat di atas menunjukkan diangkatnya dosa bagi orang yang terpaksa memakan yang haram karena keadaan darurat, donor darah adalah termasuk di dalamnya.

 

     2.Donor darah, secara umum, tidak menyebabkan madharat pada pendonor karena darah diproduksi oleh tubuh dan berganti secara berkala.

     Dibolehkannya donor darah kepada seseorang harus memenuhi empat syarat:

1.Sang pasien memang benar-benar membutuhkan darah tersebut, dan harus ada rekomendasi dari dokter.

2.Tidak ada cara pengobatan lain kecuali dengan memasok darah.

3.Darah tersebut tidak membahayakan pasien.

4.Pasien mengambil darah secukupnya. Ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi ” Apa-apa yang diperbolehkan karena darurat, maka itu diukur sesuai kadarnya “. (As Suyuti, al- Asybah wa An Nazha’ir, hal. 84).

5.Pasien mendapatkan donor darah secara gratis. Jika tidak mendapatkannya secara gratis, maka dibolehkan baginya untuk membeli darah tersebut, dan dosanya akan ditanggung oleh yang menjual, karena menjual darah hukumnya haram, sebagaimana yang disebutkan dalam hadist bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menjual darah. (Shahih Bukhari, Juz II, hal 8).

Imam Nawawi berkata: “Sebagaimana diharamkan mengambil upah dari (perbuatan haram), maka diharamkan juga untuk memberikan upah kepadanya. Akan tetapi dibolehkan memberikan upah(kepada sesuatu yang haram), jika dalam keadaan darurat ” (Raudhoh At Tholibin, Juz V, hal : 194-195). Hal ini sesuai dengan permasalahan membeli darah karena darurat. 

Kemudian, bagaimana hukum mendonorkan darah untuk disimpan di bank-bank darah seperti PMI atau rumah sakit untuk dipakai dalam peristiwa – peristiwa yang mendadak?

Jawabannya adalah boleh, karena maslahatnya lebih besar daripada madharatnya. 

 

Kedua, Donor Organ Tubuh Yang Bisa Menyebabkan Kematian

Ada beberapa organ tubuh, yang jika diambil, akan menyebabkan kematian seseorang, misalnya; limpa, jantung, ginjal dan otak. Maka mendonorkan organ-organ tubuh tersebut kepada orang lain hukumnya haram, karena termasuk dalam katagori bunuh diri. Allah berfirman,

“..dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. ” (Qs. Al Baqarah: 195).

Juga dengan firman Allah swt :

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An Nisa: 29).

 

Ketiga, Donor Organ Tubuh Tunggal

Organ tunggal bisa jadi memang organ tersebut hanya satu seperti rahim dan lidah, ada juga yang pada asalnya ganda tapi karena salah satunya rusak atau tidak berfungsi sehingga menjadi tunggal, misalnya mata atau ginjal yang tinggal satu. Mendonorkan organ-organ seperti ini hukumnya haram, walaupun hal itu kadang tidak menyebabkan kematian. Karena, kemaslahatan yang ingin dicapai oleh pasien tidak kalah besarnya dengan kemaslahatan yang ingin dicapai pendonor. Bedanya jika organ tubuh tadi tidak didonorkan, maka maslahatnya akan lebih banyak, dibanding kalau dia mendonorkan kepada orang lain.

     Akan tetapi ada organ tubuh tunggal yang jika diambil tidak membahayakan pendonor dan bermanfaat bagi pasien, yaitu rahim. Maka donor rahim hukumnya boleh, tetapi harus terpenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah;

  1. Indung telur pasien masih bisa berfungsi sehingga rahim yang akan diambil dari pendonor bermanfaat baginya.
  2. Rahim pendonor harus steril dari sel telur dan sel sperma lama yang masih hidup, sehingga pencampuran nasab bisa dihindari.
  3. Pemindahan rahim tersebut tidak membahayakan bagi pendonor.

 

Keempat, Mendonorkan Salah Satu Organ

Jika donor salah satu organ tubuh tersebut tidak membahayakan pendonor dan kemungkinan besar bisa menyelamatkan pasien, maka hukumnya boleh, seperti seseorang yang mendonorkan salah satu ginjalnya. Alasannya, bahwa seseorang masih bisa hidup, bahkan bisa beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya meski hanya menggunakan satu ginjal saja. Hanya saja pemindahan ginjal dari pendonor ke pasien tersebut jangan sampai membahayakan pendonor itu sendiri.

Syeikh Bin Baz – rahimahullahu – Mufti  Saudi Arabia (Fatawa Kibar Ulama Ummah, hal. 941) menjelaskan, “Tidak apa-apa mendonorkan ginjal, jika memang sangat dibutuhkan, karena para dokter telah menyatakan bahwa hal tersebut tidak berbahaya baginya, dan dalam sisi lain, bisa bermanfaat bagi pasien yang membutuhkannya. Pendonornya insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena perbuatan ini termasuk berbuatan baik dan menolong orang lain agar terselamatkan jiwanya, Sebagaimana firman Allah  :

” dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik “  (Qs Al Baqarah: 192)

Dan Rasulullah bersabda:

” Dan Allah akan selalu membantu hamba-Nya selama hamba tersebut membantu saudaranya ” )  HR Muslim no 2699 ).  

 

Oleh: Dr. Ahmad Zain an-Najah, MA

 

Baca Juga: 

Hukum Arisan Dalam Islam

Hukum Bank ASI

Hukum Menyusui Orang Yang Sudah Dewasa

 

Rincian Pemanfaatan Bunga Bank

Banyak masyarakat yang bertanya tentang pemanfaatan dari bunga bank, apakah haram secara mutlak, atau boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum?

 

Hukum Bunga Bank

Sebelum menjawab pertanyaan di atas perlu disampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwanya Nomor 1 Tahun 2004, tentang Bunga (Interest atau Fa’idah) telah menyatakan keharaman Bunga Bank. Diantara bunyi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

“(1). Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam  , yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

(2). Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.”

         

Rekening di Bank Konvensional

Jika kita mengetahui bahwa bunga bank adalah riba, maka tidak boleh membuka rekening di bank-bank yang masih menggunakan sistem riba di dalamnya, yaitu bank-bank konvensional.

Bagaimana kalau dia seorang PNS atau pegawai kantor yang tidak mendapatkan gaji kecuali melalui bank konvensional, apakah boleh membuka rekening di bank tersebut? Jawabannya: kalau memang tidak mendapatkan uang tersebut kecuali melalui bank konvensional, maka dalam keadaan seperti ini hukumnya dibolehkan karena darurat, dan darurat membolehkan yang pada asalnya haram. Ini sesuai dengan firman Allah:

 

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

” Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. al-Baqarah: 173 )

Dan sesuai dengan kaidah fiqh,

 

 الضرورات تبيح المحظورات

“Dalam keadaan darurat membolehkan sesuatu yang (pada dasarnya) dilarang.” (as-Suyuti, al-Asybah wa an-Nadhair, hlm. 83)

Sebagaimana pada ayat di atas, kedaruratannya tidak boleh dicari-cari (غَيْرَ بَاغٍ) dan tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya (وَلَا عَادٍ). Oleh karenanya setelah mendapatkan uang tersebut, harus segera dipindahkan ke rekening Bank Syariah.

 

Di dalam Fatwa Majelis Ulama Nomor 1 Tahun 2004, tentang hukum bermu’amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional:

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari’ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat atau  hajat.

 

arrisalahnet arrisalahnet aarrisalahnet arrisalahnet Rincian Halal-Haram Dalam Memanfaatkan Bunga Bank

 

Memanfaatkan Uang Riba

Orang yang menyimpan dan membuka rekening di Bank Konvensional tidak lepas dari beberapa keadaan:

Keadaan Pertama: Dia membuka rekening karena keinginannya sendiri, dan mencari keuntungan darinya, karena menganggap bunga yang dia dapat dari Bank Konvensional jauh lebih tinggi daripada kalau dia menyimpan di Bank Syariah. Sebagian orang beralasan karena service dan fasilitasnya lebih bagus dari Bank Syariah.

Keadaan seperti ini bukumnya haram, karena tidak ada darurat di dalamnya. Seandainya uang hasil bunga dari riba disalurkan kepada kepentingan sosialpun, dia tetap berdosa.

Keadaan Kedua: Dia membuka rekening karena darurat, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hukumnya boleh sebatas kebutuhan saja.

Keadaan Ketiga: Dia membuka rekening atau menyimpan uang di Bank Konvensional bertahun-tahun lamanya karena ketidaktahuannya tentang keharaman riba, kemudian dia mulai paham karena belajar dan mengaji, kemudian ingin bertaubat dari riba. Inilah yang dimaksud dalam fatwa para ulama bahwa uang hasil riba ( yang sudah terlanjur), dianjurkan untuk diambil dan disalurkan kepada kemashlahatan umat Islam, seperti pembangunan jalan, pembangunan wc umum, perbaikan jembatan, bantuan korban bencana alam dan sejenisnya.

Ada dua pertanyaan terkait poin ketiga di atas:

1. Kenapa bunga riba dianjurkan untuk diambil, bukankah itu uang haram. Apakah tidak lebih baik dibiarkan saja di Bank Konvensional?

Jawabannya: dianjurkan diambil karena kalau dibiarkan tersimpan di Bank Konvensional, maka akan menjadikan keuntungan bagi merekadan akan dipergunakan untuk membesarkan Bank tersebut dan melanggengkan sistem riba. Seakan-akan orang yang membiarkan bunganya di bank tersebut, telah membantu bank untuk membesarkan sistem riba, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2.

Maka dengan mengambil bunga dari bank , kemudian disalurkan kepada kemaslahatan umat Islam, telah melemahkan bank yang menggunakan sistem riba.

2.Kenapa bunga tersebut disalurkan kepada kemashlatan umat Islam?

Jawabannya, karena bunga bank tersebut diambil dari orang-orang yang berutang kepada bank tersebut, sedang kita tidak tahu siapa saja mereka itu. Oleh karenanya, bunga tersebut kita kembalikan kepada kemashlatan umat Islam.

Adapun kriteria kemaslahatan umat Islam adalah setiap manfaat yang bisa dinikmati oleh umat Islam secara umum, tidak terbatas pada seseorang, seperti membangun jembatan, memperbaiki jalan umum yang rusak, mendirikan wc dan toilet umum, membantu korban bencana alam dan lain-lainnya.

Apakah boleh disalurkan untuk pembangunan masjid?  Para ulama berbeda pendapat, sebagian melarangnya, dan sebagian lain membolehkannya, karena masjid termasuk kepentingan umat Islam secara umum. Imam an-Nawawi berkata di dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab (9/351) menukil perkataan Imam al-Ghazali: “Jika (uang haram) tersebut tidak diketahui pemiliknya, dan susah untuk mencarinya, maka hendaknya disalurkan kepada kemashlahatan umum umat Islam,  seperti membangun jembatan, penghubung jalan, mendirikan masjid, dan perbaikan jalan menuju ke Mekkah  dan hal-hal serupa yang merupakan kemashlatan umat Islam. Jika tidak bisa juga, maka dibagikan kepada para fakir miskin.” 

 

Pertanyaannya, bukankah uang riba adalah uang haram, kenapa boleh diinfakkan kepada fakir miskin? Bukankah infak itu harus dari harta yang halal, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 

“ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “ (Qs. al-Baqarah: 267)

 

Jawabannya, menyalurkan uang hasil riba kepada mashlahat umum dan kepada fakir miskin tidak masuk dalam katagori “infak“ sebagaimana yang diperintahkan Allah pada ayat di atas, tetapi masuk dalam katagori membersihkan uang haram dari diri kita dan disalurkan kepada yang bermanfaat. Sekali lagi bukan berniat infak, tetapi berniat untuk membuang harta haram, tetap tetap bermanfaat bagi orang banyak.

Hal itu juga karena tidak ada cara lain untuk membersihkan uang haram tersebut dari diri kita, kecuali dengan cara di atas. Uang tersebut, tidak boleh dibakar atau disobek, atau dibuang ke laut, karena termasuk dalam tindakan mubadzir  yang dilarang oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya:

 

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا 

 “..dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Qs. al-Isra’: 26-27)

 

Tidak boleh juga dibiarkan di Bank Konvensional, karena akan menguatkan mereka dan membudayakan riba.  

Berkata Imam an-Nawawi berkata di dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab (9/351 : ” Hal itu, karena kita tidak boleh memusnahkan uang haram tersebut dan membuangnya ke laut, maka tidak ada cara lain kecuali disalurkan kepada kemaslahatan umat Islam. “

Apakah fakir miskin yang menerima uang haram itu termasuk dalam katagori orang-orang yang memakan uang haram juga?

Jawabannya, bagi fakir miskin tidak termasuk haram. Para ulama meletakkan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi,

ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب

“Harta yang didapat dengan cara haram, maka  dosanya bagi yang berbuat, bukan bagi yang mengambil darinya dengan cara yang benar.”

Ini seperti uang hasil riba, maka dosanya bagi yang bertransaksi dengan cara riba, bukan bagi yang mendapatkan dari orang tersebut dengan cara yang benar. Artinya orang yang bekerja di Bank Konvensional itu membeli makanan dari sebuah warung, maka uang yang didapat dari pemilik warung tersebut halal, walaupun itu berasal dari uang riba. Karena pada hakikatnya yang haram itu bukan pada uangnya, tetapi pada cara mendapatkannya.

Ini berbeda dengan barang yang dzatnya haram, seperti khamr, babi, dan narkoba, maka kita tidak boleh menerimanya, atau disalurkan kepada orang miskin. Wallahu A’lam.

Oleh: Dr. Ahmad Zain an-Najah

 

Materi Fikih Lainnya: 

 

Hukum Menyemir Rambut

Kini, menyemir rambut bukan hanya ditujukan untuk menutupi uban, tapi sudah menjadi trend. Sekedar gaya dan untuk tampil beda. Seperti biasanya, sesuatu berubah menjadi trend dan ditiru jika para selebritis mulai gemar memakainya, demikian pula trend mewarnai rambut. Apalagi alat-alat kosmetik yang bisa dipakai pun semakin mudah didapat dengan harga terjangkau.

Bukan perkara krusial memang, tapi tentunya sebagai muslim kita tidak bisa sekadar ikut-ikutan. Perlu dikaji dulu, bagaimana syariat menilainya. Perlu juga pertimbangan mashlahat dan madharat yang proporsional karena beberapa perkara berkaitan erat dengan situasi, kondisi atau ‘urf , kebiasaan juga norma masyarakat setempat.

Dalam tinjauan fikih, menyemir rambut untuk menutupi uban pada dasarnya adalah sunnah. Lebih rincinya sebagai berikut:

 

Pembahasan bisa dibagi menjadi beberapa point:

 

Pertama, menyemir rambut dengan warna hitam.

Ada dua kondisi: Dibolehkan dalam jihad dan peperangan. Ibnu Hajar mengatakan, ” Dan dikecualikan dari larangan itu bagi seorang mujahid menurut kesepakatan.” Pendapat serupa dinyatakan al Qusthulani dalam Irsyadul Bari lisyarhi Shahihil Bukhari, juga Ibnu Allan dalam kitab Dalilul Falihin. Tujuannya adalah untuk irhab, atau meneror musuh. Karena musuh akan mengira pasukan Islam terdiri dari kaum muda semua.

Kondisi kedua dilarang jika digunakan untuk menipu. Misalnya seorang wanita yang menyemir saat akan dilamar. Ulama sepakat dalam hal ini seperti dinyatakan oleh Imam al Mabarkafuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan at Tirmidzi.

Selain dua kondisi itu, para ulama berselisih pendapat, ada yang berpendapat makruh dan dilarang.  Malikiyah dan Hanabilah berpendapat makruh demikian pula beberapa pendapat dari kalangan Syafi’iyah. Seperti disebutkan dalam kitab Hasyiah al Adawi, al Iqna’ Li Thalibil Intifa’ dan lainnya. Pengikut Madzhab Syafi’i berpendapat haram, seperti dijelaskan dalam kitab al Majmu’ Syarhul Muhadzab, karya Imam An Nawawi. (Makalah Hukmu Syibghisy Syi’ri bis Sawad, Syaikh Shalih bin Muhammad al Asmiri).

 

Kedua, menyemir rambut dengan selain warna hitam.

Jika rambut telah beruban maka disunahkan menyemirnya dengan warna selain warna hitam. Meski ada perbedaan pendapat, namun Syaikh Ibnu Bazz, Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Syaikh Shalih Al-Fauzan memfatwakan haramnya menyemir dengan warna hitam. Sedang selain warna hitam adalah sunah.

Dalam kitab kitab Fatawa Al Mar’ah (1/520-522), Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin dan Syaikh Shalih Al Fauzan ketika ditanya tentang hal ini mengemukakan bahwa menyemir rambut yang telah beruban dengan menggunakan inai atau pacar atau yang selainnya merupakan sunnah yang diperintahkan dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nashrani. Sebab mereka membiarkan ubannya dan tidak menyemirnya. Rasulullah SAW bersabda (yang artinya), “Sesungguhnya Yahudi dan Nashrani tidak menyemir ubannya, maka selisihilah mereka” (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun rambut yang belum beruban, beliau berdua menjelaskan bahwa sebaiknya dibiarkan sebagaimana aslinya dan tidak dirubah. Kecuali jika warna rambutnya tersebut dianggap jelek maka boleh disemir dengan warna yang sesuai, sekadar menghilangkan warna yang jelek tersebut. Sedangkan rambut lainnya yang tidak ada masalah padanya maka hendaknya dibiarkan sebagaimana aslinya karena tidak ada keperluan untuk mengubahnya.

Syaikh Ibnu Jibrin menjelaskan, mewarnai rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode yang sedang trend, orang-orang menyebutnya dengan semir. Sebagian pelancong wanita dari negara-negara barat tampil di hadapan kaum laki-laki dengan kepala dan muka terbuka (tanpa kain penutup). Sebagian mereka menyemir rambutnya dengan warna merah, kuning biru dan lainnya. Tujuannya untuk memalingkan atau mengundang perhatian serta menyebarkan fitnah kepada anak-anak muda. Sayangnya, penampilan dan keburukan tersebut ditiru oleh kaum wanita di negara-negara Arab dan negara-negara lain yang penduduknya mayoritas muslim, bahkan terkadang suami mereka memerintahkannya, karena suami mereka melihat wanita dari negara barat yang berpenampilan demikian sangat mempesona hatinya, sehingga suami mereka merasa senang.

Dalam hadits telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan larangan memakai rambut palsu, dilarang menyemir uban dengan warna hitam, tetapi boleh menyemirnya dengan warna merah, dan penyemirannya itu hanya dilakukan dengan pohon pacar dan pohon katam (jenis tumbuh-tumbuhan) saja. Dengan demikian penyemiran rambut itu diperbolehkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui (disarikan dari Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, Fatwa dari Syaikh Ibnu Jibrin).

Dalam hal ini, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin dan Syaikh Shalih Al Fauzan menjelaskan,  dikhawatirkan hal itu menyerupai wanita kafir jika model demikian bersumber dari mereka, sementara ada larangan untuk menyerupai mereka. Rasulullah SAW bersabda (yang artinya), “Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka” (HR. Abu Dawud. Syaikh Al Albani berkata dalam Jilbabul Mar’ah Al Muslimah hal 204: “isnadnya shahih”)

Baca Juga: Hukum Mencukur & Menggundul Wanita

Kesimpulannya, yang disunahkan adalah menyemir rambut yang telah beruban dengan warna selain hitam. Bahan yang digunakan pun, menurut Syaikh Ibnu Jibrin, haruslah sesuai dengan yang terdapat dalam hadits. Adapun menyemir rambut yang belum beruban, dari beberapa fatwa yang ada memang tidak ada yang melarang. Namun tidak selalunya, yang dibolehkan dalam syariat selalu layak dilakukan. Dalam beberapa kondisi, ada beberapa hal yang dibolehkan syariat, namun kurang pantas menurut ‘urf  atau persepsi masyarakat setempat juga situasi dan kondisi.

Tentunya kita akan merasa aneh jika melihat seorang da’i tapi rambutnya disemir warna-warni. Para ulama sendiri sangat mengkhawatirkan jika hal itu dilakukan hanya karena ingin meniru budaya orang kafir. Contoh lain, memanjangkan rambut juga tidak dilarang. Tapi sedikit kurang pantas kiranya seorang ustadz atau kyai berambut gondrong layaknya perempuan.

Kita bisa menimbang dan mengukur sejauh mana manfaat dan kekurangan dari apa yang kita kerjakan. Jika memang tak pantas dan hanya sia-sia, untuk apa kita melakukannya? Wallahua’lam bish shawab.

 

Oleh: Taufik Anwar/Fikih Kontemporer

 

Hukum Nikah Siri Dalam Islam

Belakangan ini sempat heboh berita tentang sebuah situs yang menggunakan nama nikah siri. Website tersebut memberikan jasa bagi orang yang ingin mendapatkan jodoh atau pasangan hanya dengan membayar mahar yang telah disepakati oleh anggota dan kliennya. Usut punya usut ternyata praktik yang terjadi disana sangat melenceng dari hakekat pernikahan menurut Islam. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang Nikah Siri?

Siri secara etimologi berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan. ( Ibnu al Mandhur, Lisan al Arab : 4/ 356 ).  Kadang Siri juga diartikan zina. Seperti dalam ayat;

وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

“Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk berzina (atau melakukan hubungan seksual) dengan mereka “ (Qs. Al Baqarah: 235)

Sirran pada ayat di atas menurut pendapat sebagian ulama berarti: berzina atau melakukan hubungan seksual.(Tafsir al Qurtubi: 3/126).

Nikah Siri dalam pandangan masyarakat  mempunyai tiga pengertian:

 

  • Pengertian Pertama 

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi –sembunyi  tanpa wali dan saksi. Inilah pengertian yang pernah diungkap oleh Imam Syafi’I di dalam kitab Al Umm: 5/ 23,

“Dari Malik dari Abi Zubair berkata bahwa suatu hari Umar dilapori tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata : “ Ini adalah nikah sirri, dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengetahuinya, niscaya akan saya rajam (pelakunya)“

Pernikahan Siri dalam bentuk yang pertama ini hukumnya tidak sah.

 

  • Pengertian Kedua

Nikah Siri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah seperti ini:

Pendapat Pertama: menyatakan bahwa nikah seperti ini hukumnya sah tapi makruh. Ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Urwah, Sya’bi, Nafi’,  Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Ahmad ( Ibnu Qudamah, al Mughni, Beirut, Daar al Kitab al Arabi,  : 7/ 434-435 ) .  Dalilnya adalah hadist Aisyah RDH, bahwa  Rasulullah SAW bersabda:

لا نِكاحَ إلا بوَلِيّ وشاهِدَيّ عَدْل

“ Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil “  ( HR Daruqutni dan al Baihaqi ) Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hazm di dalam al-Muhalla : 9/465)

Hadits di atas menunjukkan bahwa suatu pernikahan jika telah dihadiri wali dan dua orang saksi dianggap  sah, tanpa perlu lagi diumumkan kepada khayalak ramai.

Pendapat Kedua: menyatakan bahwa nikah seperti ini hukumnya tidak sah. Pendapat ini dipegang oleh Malikiyah dan sebagian dari ulama madzhab Hanabilah (Ibnu Qudamah, al Mughni : 7/ 435, Syekh al Utsaimin, asy-Syarh al-Mumti’ ’ala Zaad al Mustamti’, Dar Ibnu al Jauzi , 1428, cet. Pertama : 12/ 95 ) . Bahkan ulama Malikiyah mengharuskan suaminya untuk segera menceraikan istrinya, atau membatalkan pernikahan tersebut, bahkan mereka menyatakan wajib ditegakkan had kepada kedua mempelai jika mereka terbukti sudah melakukan hubungan seksual. Begitu juga kedua saksi wajib diberikan sangsi jika memang sengaja untuk merahasiakan pernikahan kedua mempelai tersebut.  (Al Qarrafi, Ad Dzakhirah, tahqiq: DR. Muhammad al Hajji, Beirut, Dar al Gharb al Islami, 1994, cet: pertama: 4/ 401)  Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hatib al Jumahi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ

“Pembeda antara  yang halal  ( pernikahan ) dan yang haram  ( perzinaan ) adalah gendang rebana dan suara  “ (HR. an-Nasai dan al Hakim dan beliau menshahihkannya serta dihasankan yang lain)

Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

 “Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.” ( HR Tirmidzi, Ibnu Majah ) Imam Tirmidzi  berkata: Ini merupakan hadits gharib hasan pada bab ini.

 

  • Pengertian Ketiga

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, hanya saja pernikahan ini  tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah KUA .

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang tidak mencatatkan pernikahan mereka ke KUA, diantaranya, biaya, tempat kerja atau sekolah yang  tidak membolehkan menikah selama bekerja atau sekolah, faktor sosial yang tidak bisa menerima pernikahan lebih dari satu dan lain sebagainya.

Bagaimana Hukum Nikah Siri dalam bentuk ketiga ini?

Pertama: Menurut kaca mata Syariat, nikah siri dalam katagori ini, hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena syarat-syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi, Sehingga tidak ada dosa.

Kedua: Menurut kaca mata hukum positif di Indonesia dengan merujuk pada RUU Pernikahan di atas, maka nikah siri semacam ini dikenakan sangsi.

Mencatatkan nikah di KUA memang memiliki maslahat. Minimal, seseorang memiliki bukti resmi menikah dan menghilangkan su’udzan orang yang tidak tahu. Tapi pemberian sanksi berat seperti di atas, sepertinya patut dipertimbangkan kembali. Atau jika memang harus ditetapkan, semestinya perzinaan dikenai sanksi yang jauh berlipat karena jelas-jelas merusak moral, tatanan masyarakat dan juga agama. Dampaknya berlipat kali lebih buruk daripada nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Semoga pemerintah bisa lebih bijaksana. Wallahua’lam.

Ditulis Oleh: Dr. Ahmad Zain an-Najah

 

Tema Menarik Lainnya:

 

Berpuasa Untuk Mayit

Orang-orang yang meninggalkan puasa wajib, seperti puasa Ramadhan, Nadzar, dan yang lainnya, kemudian meninggal dunia, mereka terbagi dalam 3 golongan :

Golongan Pertama: Orang yang tidak berpuasa karena meremehkan ajaran Islam, padahal dia mampu berpuasa. Orang seperti ini telah melakukan perbuatan dosa besar, karena meninggalkan salah satu rukun Islam. Jika dia meninggal dunia, maka wali dan kerabatnya tidak boleh berpuasa untuknya.  

Golongan Kedua: Orang yang tidak berpuasa karena udzur, seperti sakit dan safar, kemudian meninggal dunia dalam keadaan sakit atau safar, atau kemudian meninggal dunia pada waktu Idul Fitri, sehingga tidak bisa mengqadha’ puasanya. Dalam keadaan seperti ini, kewajiban berpuasa atasnya menjadi gugur, dan dianggap tidak ada utang puasa atasnya.  Maka, tidak boleh berpuasa untuk si mayit tersebut. Ini merupakan kesepakatan para ulama.

Golongan Ketiga: Orang yang tidak berpuasa karena suatu udzur, seperti sakit, safar, dan haid, kemudian sembuh dari sakitnya, atau telah datang dari safarnya, atau telah bersih dari haidnya, tetapi dia tidak langsung meng-qadha’ puasanya, padahal ada waktu dan kesempatan, hanyasaja dia mengundur-undurkannya sehingga meninggal dunia, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah walinya berkewajiban berpuasa untuknya atau cukup membayarkan fidyah?

 

Pendapat Pertama: Disunnahkan wali (kerabat) mayit berpuasa untuknya. Jika tidak mampu berpuasa, maka boleh membayarkan fidyah untuknya. Ini adalah pendapat Thawus, Hasan Bashri, Zuhri, Qatadah, Abu Tsaur dan  Syafi’i dalam al-Qaul al-Qadim. (An-Nawawi, al-Majmu’: 6/368 dan Syarh Shahih Muslim, 8/25)

Mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

 

Pertama: Hadits ’Aisyah radhiallahu ‘anha, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“ Barang siapa yang meninggal dunia, sedangkan dia  mempunyai kewajiban berpuasa, maka hendaknya walinya berpuasa untuknya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas bersifat umum mencakup semua puasa, kemudian dikhususkan hanya pada puasa wajib, seperti puasa Ramadhan dan Nadzar, sebagaimana di dalam hadits Ibnu ‘Abbas yang akan disebutkan kemudian.

 

Kedua: Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: ” نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى “

“ Datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dia berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku meninggal dunia, dan dia mempunyai kewajiban satu bulan berpuasa, apakah saya bisa membayarkan puasa untuknya?” Beliau bersabda: “Ya.” Lalu bersabda: “Utang kepada Allah lebih pantas lagi untuk dibayarkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

 

Pendapat Kedua: Tidak ada kewajiban berpuasa untuknya, tetapi yang wajib hanyalah membayarkan fidyah untuknya. Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’i di dalam al-Qaul al-Jadid. ( al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an : 2/ 285)

Mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut :

 

Pertama: Hadits  Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

“ Barang siapa yang meninggal, sedangkan dia mempunyai kewajiban puasa satu bulan Ramadhan, maka hendaklah (walinya) memberi makan untuknya, setiap harinya  satu orang miskin.”  (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi dan Daruquthni.)

 

Tanggapan: Hadist di atas tidak sampai kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, tetapi hadits mauquf yang berhenti sampai Ibnu ‘Umar saja.   Berkata Tirmidzi : “ Hadist Ibnu ‘Umar kita tidak mengetahuinya marfu’ kecuali dari jalan ini. Dan yang shahih bahwa hadits ini mauquf.”

 

Kedua: Atsar ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwasanya ia berkata,  

لاَ تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ.

“ Janganlah berpuasa untuk orang yang meninggal dunia, tetapi bayarlah makanan untuk mereka. “ ( HR. Baihaqi )

 

Tanggapan: Dalil kedua ini, bukanlah hadits dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam , tetapi hanya pendapat ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhu saja. Dan ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih.

Berkata Baihaqi di dalam as-Sunan al-Kubra (4/256): “ Adapun riwayat dari keduanya (Ibnu ‘Umar dan ‘Aisyah) yang melarang berpuasa untuk mayit adalah pendapat yang perlu dikritisi. Sedangkan hadits-hadits yang marfu’ lebih shahih sanadnya, dan lebih masyhur para perawinya. Bahkan Bukhari dan Muslim telah menyebutkannya di dalam kitab shahih mereka. Seandainya Imam Syafi’i rahimahullahu mengetahui jalan-jalan haditsnya dan hadist-haditsnya yang semitsal, tentunya beliau tidak akan menyelesihinya insya Allah Ta’ala. Wa Billahi at-Taufiq. “ 

Berkata an-Nawawi di dalam  Syareh Shahih Muslim (8/25-26) :

“ Adapun hadits yang menjelaskan bahwa orang yang mati dan mempunyai kewajiban puasa, maka dibayarkan fidyah untuknya, adalah hadits yang tidak shahih. Seandainya hadits tersebut shahih, maka bisa digabung dengan hadits-hadits ini ( hadits ‘Ibnu Abbas di atas), yaitu dengan mengatakan dibolehkan kedua-duanya. Karena sesungguhnya yang berpendapat boleh berpuasa untuk mayit, mereka juga membolehkan membayarkan fidyah untuknya. Dari sini diketahui, bahwa  pendapat yang benar adalah boleh berpuasa untuk mayit dan boleh juga membayarkan fidyah untuknya. Walinya memilih salah satunya. “ 

 

Pendapat Ketiga: Tidak boleh membayarkan puasa Ramadhan untuk mayit, tetapi boleh membayarkan puasa Nadzar untuk mayit. Ini adalah pendapat Hanabilah. (Ibnu Qudamah, al-Mughni : 4/398 )

Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya ia berkata, 

جاءت امرأة إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: “أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها”؟ قالت: نعم. قال: “فصومي عن أمك

“Datang seorang perempuan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dia berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku meninggal dunia, dan dia mempunyai kewajiban puasa nadzar, apakah saya meng-qadhakan untuknya?” Beliau bersabda: “ Apakah jika ibumu mempunyai utang, kemudian engkau bayarkan utangnya, apakah itu dianggap sah ? Dia menjawab : Iya. Kemudian beliau bersabda : Berpuasalah untuk ibumu.”  (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist di atas menunjukkan bahwa yang boleh dibayarkan puasanya hanyalah puasa nadzar, bukan puasa Ramadhan.

 

Tanggapan: Terdapat riwayat lain dari hadits Ibnu ‘Abbas yang menyebutkan bahwa yang ditanyakan adalah puasa Ramadhan, sebagaimana yang disebutkan oleh pendapat pertama. Ini menunjukkan bahwa kedua-duanya ( puasa Ramadhan dan Nazar) bisa dibayarkan oleh walinya.

Berkata Muhammad al-Amin al-Mukhtar asy-Syenqithi di dalam Adhwau al-Bayan (18/280) :  “ Perbedaan riwayat di dalam hadits ini tidak termasuk idhthirab (riwayat yang kacau), karena berbeda kejadiannya ; seorang perempuan bertanya kepada beliau, kemudian dijawabnya, dan seorang laki-laki bertanya kepada beliau, dan dijawabnya sama dengan jawabannya kepada perempuan tadi. Inilah yang diterangkan oleh para ulama.

Dan ini adalah nash yang shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, menjelaskan secara gamblang kebolehan menggabungkan sesuatu yang sejenis karena alasan hukumnya sama.” 

Berkata Ibnu Daqiq al-‘Ied  di dalam Ihkamu al-Ahkam (1/280) : “ Adapun hadits Ibnu ‘Abbas, disebutkan di dalamnya secara mutlak bahwa ibu laki-laki tersebut meninggal dunia, sedang dia ada kewajiban puasa Ramadhan, dan tidak disebutkan puasa Nadzar. Dan ini menunjukkan bahwa kebolehan mewakili puasa untuk mayit, tidak terbatas pada puasa nadzar saja. Inilah yang disampaikan Syafi’iyah dengan mengambil dari al-Qaul-al-Qadim dan ini berbeda dengan pendapat Ahmad.”  

 

Kesimpulan:

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat, adalah pendapat pertama yang membolehkan, bahkan menganjurkan kerabat mayit untuk berpuasa untuknya. Berkata an-Nawawi di dalam  Syareh Shahih Muslim (8/25) :

“ Dan ini pendapat yang shahih dan terpilih yang kami menyakininya. Dan pendapat ini shahihkan juga oleh para  peneliti dari kalangan sahabat-sahabat kami (Syafi’iyah) yang menggabungkan antara fikih dan hadits. Ini semua berdasarkan hadist-hadits shahih dan jelas.“ Wallahu A’lam.

Oleh: Dr. Ahmad Zain an-Najah

 

Fikih Lainnya: 

 

Hukum Menghadiri Walimah Orang Kafir

Pengertian Walimah

Walimah secara bahasa berasal dari al-Walmah yang berarti sesuatu yang telah sempurna dan terkumpul. (Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Washith, 2/1057) Makanan dalam pernikahan disebut walimah, karena kedua pasangan suami istri berkumpul dan telah menyempurnakan agamanya.

Adapun makna walimah secara istilah adalah setiap makanan yang disediakan karena pernikahan. Berkata Imam Syafi’i: “ Walimah bisa digunakan untuk setiap makanan yang disediakan karena peristiwa yang menggembirakan “ (Ibnu Qasim al-Ghazzi, Fathu al-Qarib, hal. 76)

Menurut pendapat Imam Syafi’i di atas, walimah mencakup walimah nikah, walimah khitan, walimah safar, walimah karena menempati rumah baru, walimah karena khatam al-Qur’an dan seterusnya. 

Hukum Menghadiri Walimah

Hukum menghadiri walimah pernikahan menurut madzhab syafi’i hukumya fardhu ain kecuali terdapat udzur. Adapun menghadiri walimah selain pernikahan seperti walimah khitan, walimah safar, hukumnya mustahab.  ( lihat al-Khatib asy-Syarbini, al-Iqna’, 2/427 )

Dalilnya adalah hadist Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda,

إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Jika salah satu di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaknya dia hadir.” (HR. Bukhari no. 4878 dan Muslim no. 1429).

Yang dimaksud walimah pada hadits di atas adalah walimah pernikahan. Pada hadits tersebut terdapat perintah dan hukum asal dari perintah adalah wajib.

Baca Juga: Pesta Pernikahan Tidak Islami

Ini dikuatkan dengan hadist Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

            شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

“Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada walimah yang datang dicegah, dan justru yang tidak mau datang malah diundang. Siapa yang tidak mendatangi undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari no. 5177 dan Muslim no. 1432 dan lafadh di atas adalah miliknya).

Hukum Menghadiri Walimah Orang Kafir

Perayaan atau pesta yang diselenggarakan orang kafir, terbagi menjadi dua bagian,

Pertama: Perayaan Keagamaan, seperti perayaan hari Natal (Kristen), Nyepi ( Hindu), Waisak ( Buddha), Imlek (Cap Go Meh) , maka tidak boleh menghadirinya, bahkan tidak boleh juga mengucapkan selamat untuk acara tersebut.

Berkata Ibnu Qayyim (w.751) di dalam Ahkam Ahli adz-Dzimmah (3/211): “Adapun mengucapkan selamat untuk hari raya agama orang kafir, hukumnya haram menurut kesepakatan ulama.”

Kesepakatan ini juga disampaikan oleh Imam adz-Dzahabi (w. 748) di dalam Tasyabbuh al Khasis bi Ahli al-Khamis (hal. 28)

Kedua: Perayaan khusus untuk pribadi mereka, seperti pernikahan, kelahiran anak, kesembuhan dari penyakit dan yang sejenisnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mendatangi walimah pernikahan orang kafir, 

Pendapat Pertama, mengatakan tidak boleh menghadiri undangan walimah orang kafir. Ini pendapat sebagian ulama Syafi’iyah dan ini yang dipilih oleh Abu Bakar al-Hishni di dalam Kifayatu al-Akhyar (hal. 376). Mereka beralasan bahwa mendatangi walimah orang kafir termasuk dalam katagori mencintai mereka. Hal ini dilarang, sebagaimana firman Allah, 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang. “( Qs.al-Mumtahanah:1)

Begitu juga firman Allah,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, ( Qs.al-Mujadilah: 22 )

Begitu juga hadits Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu  bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

“Janganlah bersahabat kecuali dengan orang beriman. Janganlah yang memakan makananmu melainkan orang bertakwa.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Hadist ini Hasan sebagaimana di dalam Shahih al Jami’ : 2/7341)

Pendapat Kedua, mengatakan tidak wajib menghadiri undangan walimah orang kafir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Berkata Abu Bakar al-Hishni di dalam Kifayatu al-Akhyar  hal. 376 : “  Syarat ke tujuh : hendaknya yang mengundang adalah seorang muslim. Jika yang mengundang orang kafir dzimmi, maka tidak wajib untuk mendatanginya, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. “

Kemudian mereka berselisih tentang hukumnya, apakah boleh atau makruh ?

Sebagian mengatakan bahwa menghadiri undangan walimah orang kafir hukumnya makruh. Ini pendapat madzhab Hanbali. (al-Mardawai, al-Inshaf : 8/236)

Sebagian yang lain mengatakan bahwa menghadiri walimah orang kafir hukumnya boleh, bahkan menjadi sunnah jika diharapkan keislamannya dengan syarat hatinya tidak boleh cenderung kepadanya. Ini madzhab Syafi’iyah (Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, 6/371)

Syarat-syarat Kebolehan

Adapun syarat-syarat kebolehan menghadiri walimah orang kafir sebagaimana disebutkan para ulama adalah sebagai berikut,

Pertama: Berniat untuk berdakwah

Kedua: Tidak ada kemungkaran atau acara maksiat, seperti dangdutan, menampilkan wanita-wanita yang membuka aurat, bercampur baur laki-laki dan wanita dan lain-lain, kecuali jika datang sebelum acara dimulai atau sesudah acara selesai.

Ketiga: Tidak boleh mendoakan mereka dengan berkah tetapi mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah.

Keempat: Dihindari untuk mendatangi undangan pendeta atau tokoh agama tertentu, karena sulit untuk mendakwahi mereka, bahkan kedatangan seorang muslim pada acara mereka, merupakan kebanggaan dan kemenangan mereka.

Jika dikatakan, bukankah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menjunguk orang Yahudi ketika sedang sakit untuk mendakwahinya.

Baca Juga: Harga Mati Keshalihan Pasangan

Jawabannya, bahwa beliau Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjenguk anak kecil Yahudi yang pernah membantu beliau, sehingga lebih mudah untuk didakwahi dan terbukti beliau berhasil. Ini berbeda jika menghadiri para pendeta atau tokoh agama mereka. ( Majmu’ al-Fatawa Syekh al-‘Utsaimin 3/47)

Kesimpulan

Menghadiri walimah orang muslim, hukumnya wajib, barang siapa yang tidak mendatanginya, dia berdosa, kecuali  ada udzur. Jika di dalam walimah tersebut terdapat kemungkaran dan maksiat atau walimah hanya dikhususkan orang-orang kaya saja, maka tidak wajib hadir. Begitu juga jika walimahnya berlangsung lebih dari satu hari.

Adapun menghadiri walimah orang kafir, jika diniatkan untuk berdakwah dan muamalat, hukumnya boleh dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan di atas.

Jika mengadiri walimah orang kafir tidak ada niat dakwah dan muamalat, hukumnya haram, karena termasuk di dalam katagori mencintai mereka. Selain itu akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan daripada kemaslahatan. Wallahu A’lam. 

Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA

Pasar Kecapi, 9 Rajab 1438 H/ 6 April 2017 M

 

Tema  Terkait: Pernikahan, Fikih Kontemporer, Akidah

 

 

.