Khilafah Islamiyah; Antara Sistem dan Institusi

Setelah disahkannya perppu ormas yang menyasar sebuah organisasi masa yang getol menyuarakan khilafah. Banyak media mengangkat tema tentang khilafah hingga banyak orang bertanya-tanya seperti apakah kekhilafahan dalam Islam. Dari berbagai definisi Khilafah dan Imamah yang telah disebutkan oleh para ulama, Dr. Athiyah ‘Adlan Qarah Daghi menyimpulkan bahwa Khilafah atau Imamah adalah “Sistem pemerintahan Islami, di dalam sistem tersebut pemimpin tunduk kepada kedaulatan syariat Islam, pemimpin memperoleh kekuasaannya dari (pilihan dan baiat) umat Islam, sehingga dengannya ia memiliki hak untuk melakukan tindakan yang menyeluruh terhadap seluruh umat Islam, dengannya ia melanjutkan peranan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam menjaga dien dan mengatur urusan dunia dengan dien, serta membawa seluruh umat Islam di atas bimbingan syariat Islam demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat mereka.” (Dr. Athiyah Adlan, An-Nazhariyah Al-‘Aamah li-Nizhamil Hukmi fil Islam, Kairo: Darul Yusr, cet. 1, 1432 H, hal. 122)

Khilafah atau Imamah pada hakekatnya adalah sistem pemerintahan dalam Islam. Sistem bermakna prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan kaedah-kaedah. Dengan demikian, pada hakekatnya Khilafah atau Imamah adalah kumpulan dari sejumlah prinsip, aturan, dan kaedah syariat Islam dalam masalah politik dan pemerintahan. Prinsip, aturan, dan kaedah syariat Islam tersebut bersifat baku dan disepakati oleh para ulama.

Hal itu juga bermakna Khilafah atau Imamah sebenarnya bukanlah bentuk, format, institusi, dan teknis pengelolaan pemerintahan Islam sendiri. Bentuk, format, institusi, dan pengelolaan pemerintahan Islam bisa saja berubah-ubah, sesuai perubahan kondisi waktu, tempat, dan manusia. Namun prinsip, aturan, dan kaedah syariat yang mengaturnya tetap senantiasa baku.

Kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan Islam berada di tangan Allah atau syariat Allah.

Pemimpin dipilih oleh rakyat, dibai’at oleh rakyat, dan atas dasar kerelaan rakyat. Teknis pemilihannya sendiri bisa diwakili oleh Ahlul Halli wal Aqdi, namun tetap harus ada kerelaan dan pembai’atan oleh kaum muslimin.

Pemimpin Islam melanjutkan tugas Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam di tengah kaum muslimin, yaitu menjaga dien Islam dan mengatur urusan kaum muslimin dengan landasan syariat Islam.

Tujuan dari kepemimpinan Islam adalah merealisasikan maslahat sebesar-besarnya bagi kaum muslimin, di dunia maupun akhirat, dalam urusan dunia maupun agama.

Kesimpulan-kesimpulan di atas merupakan bagian dari prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah utama sistem pemerintahan dalam Islam.

Dalam hal ini Prof. Dr. Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili (wafat 1436 H) menulis, “Para ulama mujtahidin belum membuat teori umum kenegaraan yang menjelasakan asas-asas teori dan praktek negara. Dahulu mereka hanya membuat solusi-solusi dan mengajukan pendapat-pendapat setiap kali terjadi peristiwa baru, seperti yang biasa terjadi pada mayoritas hukum fikih Islam. Meskipun demikian, harus dicatat bahwa mereka berjalan di atas petunjuk prinsip-prinsip dan teori-teori umum yang bersifat baku.”

“Demikianlah, sesungguhnya Daulah Islamiyah tegak di atas pilar-pilar baru yang inovatif, berbeda sama sekali dari pilar-pilar tegaknya Imperium Byzantium dan Imperium Persia. Di antara pilar-pilar tersebut adalah Islam mencambakkan paham hegemoni penguasa, dan paham ketundukan rakyat dalam urusan agama dan dunia kepada selain prinsip-prinsip Islam. Allah semata pemilik kekuasaan dalam urusan akhirat baik berupa pahala maupun siksa. Sistem pemerintahan Islam dalam perkara-perkara dunia tegak di atas kaedah-kaedah syariat dalam menjaga maslahat-maslahat dan menolak kerusakan-kerusakan, sesuai kondisi waktu dan tempat. Sistem pemerintahan Islam juga tegak di atas prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, interaksi yang sebanding, akhlak yang mulia, dan tidak ada diskriminasi manusia atas dasar jenis kelamin, bahasa, warna kulit, dan daerah.” (Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikr, cet. 4, 1997 M, vol VIII hal. 416.)

 

Ciri Khas Hukum Politik Islam

Sistem pemerintahan Islam tegak lebih di atas prinsip-prinsip umum yang baku, daripada sebuah institusi atau lembaga yang kaku. Hal ini bisa dimengerti karena masalah politik dan pemerintahan termasuk perkara-perkara dunia yang diatur oleh syariat Islam dengan dalil-dalil umum dan kaedah-kaedah global, yang perinciannya diserahkan kepada ijtihad kolektif para pemimpin Islam dan ulama mujtahidin sesuai situasi tempat, waktu, dan manusia.

Para ulama menjelaskan bahwa syari’at Islam memadukan dua sifat sekaligus: ats-tsabat (konsistensi, baku, paten, tetap) dan al-murunah (fleksibilitas, luwes, berubah-ubah). Ada hukum-hukum syari’at yang bersifat terperinci dan baku, tanpa pernah berubah dan menerima perubahan sedikit pun, walau terjadi perubahan tempat, zaman, dan manusia. Adapula hukum-hukum syariat yang ditetapkan secara global, sedangkan perinciannya diserahkan kepada para ulama mujtahid, sehingga ia bisa berubah dengan berubahnya tempat, zaman, situasi, dan manusia.

Hukum-hukum syari’at Islam yang bersifat baku (tsawabit, qath’iyat) ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah secara tegas, jelas, dan terperinci. Ia tidak bisa diubah, ditambahi, atau dikurangi oleh para ulama mujtahid sekalipun. Ia harus diyakini, diterima, dan diamalkan sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan untuk membantah dan tidak ada ruang untuk berlogika dalam hal-hal yang bersifat qath’iyat ini.

Adapun hukum-hukum syari’at Islam yang bersifat fleksibel dan bisa berubah dengan terjadinya perubahan tempat, zaman, dan manusia diatur oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan nash-nash yang bersifat global dan kaedah-kaedah yang bersifat umum. Perinciannya secara detail diserahkan kepada para ulama mujtahid untuk berijtihad, dengan tetap mengacu kepada nash-nash syari’at yang global dan kaedah-kaedah umum tersebut.

Hasil ijtihad mereka tentu bisa berubah dengan perubahan kondisi tempat, zaman, manusia, dan maslahat yang lebih dominan. Di sinilah terletak keluwesan syari’at Islam, sehingga senantiasa sesuai dengan perubahan zaman. Ia mampu memberikan maslahat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia yang taat melaksanakannya.

 

Oleh: Redaksi/ Istidlal.org

 


Ingin berlangganan Majalah Islami yang bermutu dan asyik dibaca? Hubungi Keagenan Majalah ar-risalah terdekat di kota Anda, atau hubungi kami di nomer: 0852 2950 8085

Yahudi dan Runtuhnya Khilafah

Juli lalu, di tengah kisruh pelarangan ormas yang konsisten meneriakkan khilafah, kita diingatkan dengan satu negara di dunia yang sangat terkait dengan keruntuhan khilafah Utsmaniyah. Israel.

Pendirian negara israel dan khilafah Islamiyah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Daulah Utsmaniyah dibawah kekuasaan Sultan Abdul Hamid merupakan perintang terbesar gagasan pendirian Israel.

Mereka mengiming-imingi dengan berbagai imbalan yang ditolak tegas oleh sultan Abdul Hamid. Kalimatnya yang sangat masyhur, “sesungguhnya, andaikata tubuhku disayat dengan pisau atau salah satu anggota badanku dipotong maka itu lebih aku sukai daripada aku perkenankan kalian tinggal di bumi palestina yang merupakan negara kaum muslimin. Sesungguhnya bumi palestina telah direbut dengan pengorbanan darah. Dan sekali-kali bumi itu tidak akan dapat dirampas dari mereka melainkan dengan pertumpahan darah. Dan sesungguhnya Allah telah memuliakanku sehingga dapat berkhidmat kepada Agama Islam selama tiga puluh tahun. Dan aku tidak akan mencoreng sejarah leluhurku dengan aib ini. Simpanlah uangmu itu Hertzl. Jika Abdul Hamid telah mati maka kalian akan mendapatkan negeri Palestina dengan Cuma-Cuma.”

Baca Juga: Khilafah dan Syariat Islam, Dua Pondasi Inti

Sejak penolakan tersebut, kekuatan lobi Yahudi mulai bermain keras. Mereka berupaya membunuh sultan Abdul Hamid. Mereka datang dengan sebuah mobil berisi bahan peledak dan meletakkanya disamping mimbar tempat sultan Abdul Hamid shalat. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan nyawa Sultan Abdul Hamid.

Setelah rencana itu gagal mereka “membeli” satu persatu orang yang yang berada disekitar sultan. Media mereka kuasai untuk menumbuhkan sikap anti kepada kepribadian muslim. Setelah itu mereka mulai membangkitkan gerakan anti sultan Abdul Hamid II. Salah satu yang mengambil peran besar adalah gerakan pemuda yang diasuh oleh zionis. Agenda utamanya adalah menentang dan dan memberontak kepada sultan Abdul Hamid. Setelah itu mereka melakukan gerakan masif dan mengklaim diri telah menguasai sebagian besar kekuatan militer, temasuk pemimpin tertingginya, Mustafa Kamal Ataturk.

Pada tahun 1928 mereka berhasil meruntuhkan khilafah dan ditegaskan bahwa negara tidak ada lagi hubungannya dengan agama.

1948 israel diakui sebagai negara merdeka di tanah umat Islam, Palestina. Israel menjadi negara Yahudi satu-satunya didunia. Meskipun dikenal sebagai negara demokrasi modern, Israel tetap mengaitkan eksistensinya dengan teks-teks agama Yahudi. Meskipun memang dalam pemerintahan teks-teks keagamaan Yahudi bukanlah pertimbangan utama, tetapi seringkali hanya dimanfaatkan untuk kepentingan negara. (Redaksi/Terkini

 

Tema Lainnya: Khilafah, Yahudi, Sekulerisme

Khilafah & Syari’ah Islam

Saat revolusi IT dan dunia informasi mulai terasa pengaruhnya, penulis membayangkan, transparansi informasi dan obyektivitas data akan mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih jujur dan makin menjauh dari kebohongan. Harapan itu bertumpu pada dirambahnya hampir seluruh sudut bumi oleh jangkauan informasi dan pemberitaan dengan kecepatan live, hampir tidak ada delay antara kejadian dengan sampainya informasi. Ketika kemudian muncul informasi dengan genre hoax, penulis menyadari, obyektivitas dan transparansi tidak bertumpu pada jangkauan, akurasi dan kecepatan transmisi alat, tetapi kepada sikap mental operator alat dan sarana.

Di alam demokrasi, penyebaran gagasan dan ide merupakan perkara esensial asas tempat berpijak paham demokrasi, dan hal itu dilindungi dengan regulasi. Seharusnya itu menjadi lahan subur mendidik masyarakat untuk lebih bersikap akademik, membuka pikiran untuk menerima pendapat yang berbeda. Jauh dari ekspektasi itu, ternyata ketika gagasan yang diperkenalkan kepada masyarakat berbeda dengan platform yang dipegangi oleh penguasa, sementara gagasan itu mendapatkan respon positif dari masyarakat, pemikiran berkembang dan diterima, penguasa cenderung menggunakan abuse of power, menggunakan pendekatan kekuasaan untuk memberangus pemikiran. Suatu tindakan yang bertentangan dengan sendi dasar ajaran demokrasi yang mereka pegangi.

Fakta Historis Khilafah

Syari’at Islam dan Khilafah merupakan discourse akademik yang terbuka untuk didekati dengan studi sejarah. Jika dilakukan studi sejarah secara obyektif, siapa pun tidak akan kesulitan untuk menemukan fakta-fakta ilmiah mengenai eksistensi dan peran institusi khilafah dalam meng-implementasikan syari’at Islam di tengah umat Islam. Adapun fakta bahwa kualitas penerapan prinsip-prinsip tersebut dari waktu ke waktu fluktuatif, hal itu juga tidak bisa diingkari. Sebab, meskipun khilafah dan syari’at Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Al-Qur’aan dan As-Sunnah, akan tetapi pelaksanaannya merupakan hasil ijtihad manusia yang tidak terlindungi dari kemungkinan salah, pelaksananya bukan Nabi, tidak ma’shum. Tetapi pernyataan bahwa khilafah tidak pernah ada dan utopis seperti yang banyak dikatakan oleh para politisi dan penyelenggara pemerintahan dari kalangan orang Islam, merupakan pernyataan ahistoris dan berpotensi menjadi intelectual abuse.

Bagaimana tidak, para sejarawan muslim maupun non-muslim mencatat Khilafah Rasyidah setelah Rasulullah hingga 30 tahun setelah beliau wafat, kemudian Bani Umayyah, Bani ‘Abbasiyah, dll. Khilafah ‘Utsmaniyah yang mengalahkan dominasi Romawi Timur bukanlah kabar bohong, kota Konstantinopel berganti nama menjadi Islambul, yang kemudian dikenal dengan Istanbul, pemerintahannya berdiri lebih dari 500 tahun. Bahwa implementasi syari’at Islam di dalamnya mengalami pasang-surut, hal itu tidak kemudian menafikan eksistensinya. Sebagaimana hal yang sama terjadi pada sistem yang lain, bahkan lebih buruk.

Tersebarnya Islam di negara dengan penduduk muslim terbesar ini juga tidak lepas dari peran kekhalifahan tersebut dari waktu ke waktu dalam mengirim para ulama sebagai delegasi du’aat. Spirit, keberanian dan pengorbanan untuk melawan penjajah Portugis, Inggris, Belanda maupun Jepang tidak mungkin dilepaskan dari peran para ulama yang terus menerus menginspirasi dan memimpin umat. Sulit dibayangkan para pemeluk Nashrani (misalnya) akan melawan penjajah tersebut, sedang mereka memeluk agama tersebut karena terkena ajakan ‘dakwah’ mereka. Kesultanan Aceh dalam menghadapi Portugis di Malaka juga melibatkan para penembak meriam dari Turki Utsmaniy (1567), dibantu oleh kerajaan Demak dan Calicut (India). Ini merupakan peran nyata Khilafah pada zamannya.

Baca Juga: Memaknai Islam Sebagai Rahmatan lil ‘alamin

Para Wali lokal seperti Sunan Kalijaga yang dipuji dan dibanggakan oleh penduduk muslim di tanah Jawa maupun Indonesia pada umumnya tidak lahir langsung pintar, tetapi hasil dakwah dan didikan para ulama delegasi kekhalifahan tersebut. Prestasi keulamaan global seperti Imam Nawawi al-Jawiy al-Bantaniy yang menjadi Imam Masjid al-Haram (kakek buyut KH Ma’ruf Amin), yang juga merupakan ulama’ penulis yang sangat produktif pada zamannya, tidak dapat dilepaskan dari peran para pendakwah sebelumnya. Beliau masih keturunan Syarif Hidayatullah yang menginisiasi banyak perlawanan jihad menghadapi Portugis hingga kolonialisme Belanda, merebut dan mengalahkan Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti namanya dengan Jayakarta (Jakarta).

Semua itu merupakan fakta sejarah tidak terbantahkan. Menafikan peran Khilafah, merupakan tindakan ‘bunuh diri sejarah’. Islam dan umat Islam Indonesia tidak mungkin dapat dilepaskan dari peran Khilafah Islamiyah pada zamannya. Apakah mereka membanggakan para sesepuh dalam melahirkan nation state Indonesia, sementara mereka memotong sejarah nenek moyang mereka yang lebih jauh, yang tersambung langsung dengan kekhalifahan dan para Khalifah/Sultan.

Nubuwah Nabi tentang Khilafah di Atas Sistem Kenabian

Mengenai nubuwah Nabi tentang akan kembalinya khilafah ‘ala manhaj an-nubuwwah di akhir zaman, ketum PKB dalam acara ‘Menangkal yang Radikal’-nya Metro TV, Rabu malam 24/5/2017 menyatakan bahwa hadits tentang adanya Khilafah di akhir zaman, merupakan hadits dlo’if yang tidak dapat dijadikan argumentasi. Pernyataan tersebut melampaui kapasitas dirinya sebagai politisi dan memasuki wilayah yang bukan otoritasnya, apalagi tanpa menyertakan sumber rujukan yang mendasari statement-nya. Padahal pakar hadits modern Syaikh Nashiruddin al-Albaniy dalam kitab beliau As-Silsilah ash-Shohihah mengatakan bahwa hadits tentang Al-Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah merupakan hadits shahih.

Pernyataan itu juga menyalahi kultur basis konstituen partainya yang menghargai ulama’ serta meyakini kuat terhadap nubuwah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebelumnya politisi tersebut juga telah membuat blunder dukungan kepada calon pemimpin non-muslim dalam kasus pilkada DKI.

Khatimah

Kita tidak menafikan bahwa perdebatan tentang Khilafah pada hari ini diwarnai oleh banyak hal yang membuat sebagian besar publik kehilangan jejak dan obyektivitas. Munculnya kelompok Islamic State di Iraq dan simpatisannya di semua tempat, seruan Hizbut Tahrir untuk kembali kepada Khilafah menurut konsepnya, serangan-serangan bersenjata dan pemboman baik lokal maupun global dengan mengatasnamakan Khilafah turut mempengaruhi suasana perbincangan tentang khilafah ini.

Baca Juga: Khilafah Rasyidah Mahdiyah

Beragam metode untuk kembali memunculkan khilafah seperti yang dilakukan beberapa golongan, seharusnya tidak menjadikan pembahasan ilmiah tentang Khilafah kehilangan obyektivitas-nya. Sebab boleh jadi kemunculannya tidak seperti yang diteorikan oleh HT, atau jalan penuh kekerasan yang ditawarkan Al-Adnaniy, tetapi juga tidak seperti yang dikehendaki oleh Demokrasi. Sistem demokrasi selalu berbuat curang tatkala Khilafah atau syari’at Islam menempuh jalur konstitusional seperti pengalaman di Aljazair pada era 90-an, maupun Mesir dengan terpilihnya Muhammad Mursi sebagai presiden. (Redaksi/Fikrah/Juli 2017)

 

Tema Terkait: Rahmatan lil ‘alamin, Khilafah, Akidah

Khilafah Rasyidah Mahdiyah

وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ

(105) Merekalah para khalifah yang bijaksana dan para imam yang mendapatkan petunjuk.

Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq, ‘Umar bin Khattab, ‘Utsman bin ‘Affan, dan ‘Ali bin Abu Thalib yang para khalifah yang bijaksana dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Al-Khulafa` ar-rasyidun al-mahdiyyun. Kesepakatan ini berdasarkan sabda Nabi saw,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ اْلأُمُوْرِ

“Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin mahdiyin sesudahku! Gigitlah ia dengan gigi gerahammu dan hindarilah mengada-adakan perkara baru (bid’ah)!” (Hadits riwayat Ahmad, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud)

تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا

“Kenabian berada di tengah-tengah kalian selama dikehendaki oleh Allah, lalu diangkat oleh Allah saat Dia mengendakinya. Kemudian berlangsung khilafah ‘ala minhajin nubuwah selama dikehendaki oleh Allah, lalu diangkat oleh Allah saat Dia menghendakinya.” (Hadits riwayat Ahmad dan al-Bazzar, dinyatakan hasan oleh al-Albaniy)

خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ

“Khilafah nubuwah berlangsung 30 tahun, kemudian Allah memberikan kekuasannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.” (Hadits riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Para ahli sejarah mencatat, masa kekhilafahan Abu Bakar adalah 2,5 tahun, masa kekhilafahan ‘Umar al-Faruq adalah 10,5 tahun, masa kekhilafahan ‘Utsman Dzunnurain adalah 12 tahun, dan masa kekhalifahan ‘Ali bin Abu Thalib adalah 4 tahun 9 bulan. Secara keseluruhan, masa kekhalifahan khalifah yang empat ini terhitung sejak wafatnya Rasulullah saw pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 11 H sampai syahidnya ‘Ali bin Abu Thalib pada tanggal 17 Ramadhan 40 H adalah 29 tahun 6 bulan 5 hari atau hampir 30 tahun. Ini sesuai dengan kabar nubuwah.

Selain meyakini keabsahan kekhalifahan mereka berempat, Ahlussunnah juga meyakini urutan keutamaan mereka: Abu Bakar, lalu ‘Umar, lalu ‘Utsman, lalu ‘Ali bin Abu Thalib. Ayyub as-Sikhtiyani mengatakan, “Barangsiapa tidak mengutamakan ‘Utsman di atas ‘Ali, sungguh ia telah melecehkan para sahabat Muhajirin dan Anshar.”
Yang demikian itu karena sahabat Muhajirin dan Anshar telah sepakat untuk mengangkat ‘Utsman sebagai khalifah sebelum ‘Ali.

Khilafah Rasyidah Mahdiyah
Rasulullah saw menyifati kekhalifah empat sahabat utama ini sebagai khilafah rasyidah mahdiyah. Para Ahli sejarah membuktikan kebenaran sabda Nabi tersebut. Rasyidah bermakna istiqamah yang sempurna di atas manhaj Nabi saw. Sedangkan mahdiyah bermakna mendapatkan petunjuk dari Allah.
Kekhalifahan atau khilafah empat khalifah in tercatat memiliki beberapa keistimewaan berikut:

Kesamaan Mashdar Talaqqi

Empat khalifah Rasulullah saw menjadikan al-Qur`an dan as-Sunnah sebagai sumber ilmu dan sumber kebijakan. Ini perkara yang penting sekali. Sebab, perselisihan dan perpecahan hanya terjadi saat umat Islam meninggalkan al-Qur`an dan as-Sunnah, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, dan menggantikannya dengan sumber lain produk setan dan manusia.
Khalifah yang empat ini bertalaqqi dan lalu membuat aturan, menentukan kebijakan politik, dan menetapkan semua keputusan mereka dengan merujuk kepada al-Qur`an dan as-Sunnah. Hal ini bukan karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengatur pemerintah dengan sistem lain. Mereka mengerti ada sistem kekaisaran di Romawi dan kekhusrauan di Persia. Namun secara sadar mereka mencukupkan diri dengan al-Qur`an dan as-Sunnah karena mereka yakin bahwa hanya dengan melakukan hal itu mereka akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mereka mengerti benar bahwa itulah sunnah Allah yang harus mereka jalani. Mereka membaca ayat:

“Maka hadapkanlah wajahmu kepada dien yang lurus, yaitu fitrah Allah yang manusia diciptakan berada di atas fitrah itu. Tidak ada pengganti bagi ciptaan Allah. Inilah dien yang mulia. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
(Ar-Rum: 30)

Menjaga Aspek Aqidah
Syariat datang bukan hanya mengharamkan kemusyrikan, tetapi ia juga datang untuk menutup pintu-pintu menuju ke sana. Kita pun dapat menyaksikan khalifah yang empat ini menjalankan fungsi datangnya syariat ini.
Meskipun semula banyak sahabat yang tidak setuju—termasuk ‘Umar bin Khaththab, Abu Bakar tetap teguh pada sikapnya untuk memerangi orang-orang enggan membayar zakat. Abu Bakar berkata, “Demi Allah, aku akan tetap memerangi mereka selama pedang masih di tanganku, walaupun tidak ada lagi yang tersisa selain diriku!”

Belakangan para ulama sepakat bahwa perkara zakat adalah perkara yang besar. Salah satu rukun Islam!
Ketika Shabigh bin ‘Asl at-Tamimiy melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan eksistensi Allah, ‘Umar memukulnya dengan pelepah kurma sampai Shabigh menyatakan taubatnya. ‘Umar pun mengasingkan Shabigh ke Basrah dan memerintahkan Abu Musa al-Asy’ari untuk memastikan Shabigh tidak bergaul dengan masyarakat sampai aqidahnya benar-benar lurus.

Dari Armenia Hudzaifah datang dan menghadap khalifah ‘Utsman bin ‘Affan. Dia mengabarkan bahwa perbedaan qiroah dalam membaca al-Qur`an berpotensi memecah belah umat Islam. Gara-gara itu, kaum muslimin di sana hampir berbunuhan. ‘Utsman pun memutuskan untuk menyatukan bacaan al-Qur`an dengan menulis ulang al-Qur`an ke dalam satu bahasa Arab saja: bahasa Arab Quraisy. Semua tulisan al-Qur`an yang menggunakan selain bahasa Arab Quraisy dibakar atas perintah ‘Utsman. Melihat adanya orang-orang Syi’ah yang mengkultuskan dan menuhankannya, ‘Ali bin Abu Thalib murka. Setelah menasihati mereka, namun mereka tetap bertahan dengan kebid’ahan mereka, ‘Ali memerintahkan pasukannya untuk membakar mereka.

Supremasi Keadilan dan Persamaan

Yang dimaksud dengan keadilan dan persamaan di sini adalah keadilan dan persamaan dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa pada dasarnya semua manusia itu sama. Faktor pembedanya adalah takwa mereka. Di depan syariat, tak peduli ia orang Arab maupun non Arab, pemimpin atau yang dipimpin, adalah sama.

Suatu hari ‘Umar bin Khaththab yang saat itu menjabat sebagai khalifah mengalami kesalahpahaman dengan Ubay bin Ka’ab. Keduanya sepakat untuk mendatangi Zaid bin Tsabit yang saat itu sedang menjadi qadhi atau hakim Madinah. Begitu mereka berdua datang Zaid berkata, “Kenapa engkau tidak memanggilku, wahai Amirul Mukminin?”
“Qadhi didatangi untuk didengar kan keputusannya (bukan dipanggil)!” kata ‘Umar.
Ketika Zaid hendak memuliakannya dengan mendekatkan tempat duduknya dengan tempat duduknya sendiri, ‘Umar menolak dan berkata, “Ini adalah awal kesewenanganmu, wahai Zaid!”
Dan setelah mendengar suara kedua belah pihak, Zaid memutuskan agar ‘Umar melakukan sumpah. Kemudian buru-buru Zaid meminta Ubay untuk memaafkan ‘Umar dan tidak usah memintanya untuk bersumpah. Namun demikian, ‘Umar tetap ingin bersumpah sebagaimana keputusan Zaid. Setelah ‘Umar berhak atas harta yang diperselisihkan itu, dia menyerahkannya kepada Ubay bin Ka’ab.

Syura Pondasi Interaksi Rakyat Penguasa
Prinsip syura amat penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Syura menjamin penguasa mendengar suara orang-orang yang ada di sekitarnya setelah suara wahyu. Bagaimanapun, suara jamaah lebih baik daripada suara personal.
Imam al-Bukhari mencatat, “Para imam sepeninggal Nabi saw bermusyawarah dengan orang-orang yang terpercaya dari kalangan ahli ilmu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mubah. Jika hal itu ternyata telah dijelaskan di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, mereka tidak berpaling kepada selainnya.” (Shahih al-Bukhari, kitab al-I’tisham bil Kitab was Sunnah, bak ke-28)

Hubungan Internasional yang Syar’i
Hubungan antar negara yang dibangun oleh khalifah yang empat adalah hubungan yang sesuai dengan syariat. Mereka mengasaskan hubungan internasional itu dengan cara pandang Islam terhadap suatu wilayah. Islam membagi wilayah menjadi dua: wilayah Islam (Darul Islam) dan wilayah kekafiran (Darul Kufri). Selanjutnya, mereka menyikapi para penduduk masing-masing dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Menjelaskannya secara detail, bukan di sini tempatnya. Yang pasti, mereka tidak meninggalkan rambu-rambu yang diwariskan oleh Rasulullah saw.
Wallahu a’lam bish shawab.