Hukum Zakat Profesi

Banyak masyarakat menanyakan tentang hukum zakat profesi. Sebagian kalangan menyatakan bahwa zakat profesi tidak ada dalam Islam, karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. Sebagian lain mengatakan bahwa zakat profesi terdapat dalam Islam. Bagaimana sebenarnya? Tulisan di bawah ini menjelaskannya:

Pengertian Zakat Profesi

Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan yang didapat dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru, penjahit, da’i, mubaligh, pengrajin tangan, pegawai negeri dan swasta. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fiqh sering disebut dengan al-mal al mustafad (harta yang didapat).

Sebagian kalangan yang berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah, yang ada adalah zakat mal (zakat harta). Kalau kita renungkan, sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan. Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nishab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, hasil suatu pekerjaan ataupun dari sumber-sumber lain yang halal.

Sebagian kalangan yang mengingkari adanya zakat profesi disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Padahal para ulama yang mewajibkan zakat profesi berbeda pendapat di dalam cara penghitungannya, tidak semuanya mengqiyaskan kepada zakat pertanian. Kalau mereka tidak setuju dengan satu cara, mestinya bisa memilih cara lain yaitu dengan mengqiyaskannya kepada zakat emas, dan tidak perlu menolak mentah-mentah zakat profesi.

Dasar Zakat Profesi

Adapun dasar diwajibkan zakat profesi adalah firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang – orang yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.” (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Hal ini dikuatkan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman bersedekahlah (keluarkanlah zakat) dari apa yang baik- baik dari apa yang kalian usahakan“ (QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H, yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, para peserta sepakat akan wajibnya zakat profesi jika sampai pada nishab, walaupun mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaannya.

Pembagian Harta Penghasilan

Harta penghasilan bisa dibedakan menjadi dua bagian:

Pertama: Penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil panen padi, dan telah dikeluarkan zakatnya 5% atau 10 %, maka harta tersebut tidak perlu dizakati kembali pada tahun yang sama, karena harta asalnya sudah dizakati, hal ini untuk mencegah terjadinya dua kali zakat.

Kedua: Penghasilan yang berasal dari pekerjaan tertentu yang belum dizakati, seperti gaji, upah, honor dan sejenisnya. Maka harta tersebut harus terkumpul selama satu tahun dan dikurangi kebutuhan pokok. Jika sampai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % menurut pendapat yang lebih benar.

Ketentuan Zakat Profesi

Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan cara mengeluarkan zakat profesi:

Pendapat Pertama: zakat profesi ketentuannya diqiyaskan kepada zakat perdagangan, artinya nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat perdagangan. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadarnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Sebagai contoh: Seorang pegawai swasta berpenghasilan setiap bulannya Rp. 10.000.000 Kebutuhan pokoknya Rp. 3.000.000 maka cara penghitungan zakatnya adalah :

Rp.10.000.000 – Rp.3.000.000 = Rp.7.000.000

Rp.7.000.000 X 12 bulan = Rp 84.000.000

Rp. 84.000.000 X 2,5 % = zakat yang harus dikeluarkan (Rp.2.100.000 pertahun atau 175.000 perbulan.)

Pendapat kedua: zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian. Artinya setiap orang yang mendapatkan uang dari profesinya langsung dikeluarkan zakatnya, tanpa menunggu satu tahun terlebih dahulu. Tetapi besarnya mengikuti zakat emas, yaitu 2,5 %.

Contoh: Seorang pegawai swasta berpenghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000, maka cara penghitungan zakatnya adalah :

Rp. 3.000.000 X 2,5 % = Rp. 7.500

Jika di jumlah dalam satu tahun berarti: Rp. 7.500 X 12 = Rp. 90.000

Kalau kita perhatikan contoh di atas, ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Pertama: uang yang berjumlah Rp. 3.000.000 tersebut langsung terkena zakat, walaupun secara teori belum sampai pada batasan nishob, 20 Dinar = 85 gram emas = Rp. 42.500.000 (kurs emas Rp. 500.000/gram). Mereka mengqiyaskan kepada zakat pertanian, yaitu setiap panen harus dikeluarkan zakatnya.

Kedua: di sisi lain mereka tidak memperhitungkan nishab, padahal jika mau mengqiyaskan kepada zakat pertanian, harus ditentukan nishabnya terlebih dahulu, yaitu 5 wasaq = 653 kg.

Ketiga: di sisi lain juga, mereka menentukan besaran uang zakat profesi yang harus dikeluarkan dengan mengqiyaskan kepada zakat emas, yaitu 2,5 %. Disinilah letak kerancuannya karena mereka mengqiyaskan zakat profesi kepada dua hal, pertama: mengqiyaskan kepada zakat pertanian dalam tata cara pengeluarannya dan mengqiyaskan kepada zakat emas dalam menentukan besaran uang yang dizakati.

Ditambah lagi, ketika mengqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian, mereka juga tidak konsisten, karena tidak menentukan nishab, padahal zakat pertanian itu ada ketentuan nishabnya.

Tentunya pendapat kedua ini sangat lemah dari sisi dalil dan sangat merugikan dan membebani para pegawai, khususnya yang berpenghasilan pas-pasan.

Tetapi anehnya, justru inilah yang banyak diterapkan di lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta. Mereka dipotong gajinya sebanyak 2,5 % tiap bulannya, padahal sebagian pegawai ada yang gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun hal ini menguntungkan fakir miskin, tetapi merugikan dan mendhalimi pegawai yang gajinya pas-pasan.

Kesimpulan:

Dari keterangan di atas, bisa kita simpulkan bahwa zakat profesi diakui oleh syariah dan mempunyai landasan dari al-Qur’an dan sunnah sebagaimana yang tersebut di atas. Zakat profesi hanya sebuah istilah, kalau tidak setuju dengan istilah ini, bisa menyebutnya dengan zakat maal.

Adapun cara pengeluarannya dan besaran uang yang harus dikeluarkan dari zakat profesi ini mengikuti tata cara dan besaran dalam zakat emas, dan harus sudah melalui waktu satu tahun. Wallahu A’lam.

Qatar, 17 Sya’ban 1433 H/ 10 Juli 2012

 

Oleh: Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA

Bayar Hutang, Bolehkah Pinjam dari Bank?

Apakah dibenarkan ketika dililit hutang meminjam uang ke Bank untuk membayar hutang tersebut? Apakah hal tersebut bisa dikategorikan kondisi darurat? Sekian, terimakasih Jazaakumullah khairan.

Ma’ruf, Bumi Allah

………….

Allah telah mengancam hamba-Nya yang melakukan transaksi riba, termasuk di dalamnya meminjam uang dengan riba. Allah ta’ala berfirman, ”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 276)

Sebelumnya, kita perlu terlebih dahulu memahami definisi dharurat. Yaitu sebuah kondisi yang akan mendatangkan bahaya, kesulitan yang memuncak hingga ditakutkan mengalami bahaya pada jiwa, atau anggota badan, atau kehormatan, atau akal, atau juga harta. Bila kondisi seperti demikian maka dibolehkan melanggar yang haram, meninggalkan yang wajib atau menundanya. Seperti kondisi orang sakit yang harus segera diobati karena akan mengancam jiwanya, dan tidak mendapatkan pinjaman. Maka dibolehkan meminjamnya sebatas kebutuhan berobat. Tapi perlu dipahami, bahwa tidak semua dharurat membolehkan yang haram, seperti tidak boleh membunuh orang muslim dengan alasan dharurat atau alasan terpaksa, demikian dengan zina tidak ada alasan dharurat.

Baca Juga: Apakah Sisem Kredit Ada Ribanya?

Adapun hutang, menurut Dr. Abdullah Faqih tidak termasuk hal dharurat, Allah ta’ala telah memerintahkan kepada yang dihutangi agar menunggu hingga mampu dibayar, bahkan kalau bisa hingga memaafkan dan mensedekahkan padanya bila kondisi teramat susah. ”Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:280)

Walau demikian, memang kondisi hutang bisa beragam, sehingga kondisi tersebut bisa dilihat apakah akan mengancam jiwa, harta atau lainnya. Yang terpenting hendaknya seorang mukmin berusaha maksimal untuk membayar semua hutangnya dengan jalan yang dibenarkan oleh syari’at, lalu bertawakkal pada Allah, karena tentu Ia akan memberikan jalan keluar dari semua kesulitan tersebut. ”Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Ath-Thalaq: 2). WaAllahu ’Alam Bissawaab (Redaksi/Konsultasi

 

Tema Lainnya: Riba, Muamalah, Harta 

Zakat Mal Ke Lembaga Sosial

Bolehkah membayarkan zakat mal (harta benda) pada lembaga sosial, untuk dibelanjakan sapi-sapi yang akan disembelih pada hari Raya idul adha dan akan dibagikan kepada para fakir miskin?

Alhamdulillahirabbil’alamin

Pertama:

Diwajibkan mengeluarkan zakat tepat pada waktunya dan tidak boleh diakhirkan, kecuali untuk kemaslahatan yang rajih dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kedua:

Dibolehkan membayarkan zakat pada lembaga sosial yang dikenal amanah dan dapat dipercaya, jika dia akan membagikan harta zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan petunjuk syari’at.

Baca Juga: Bolehkah Bersedekah Kepada Non Muslim? 

Syeikh Ibnu Utsaimin –rahimahullah- pernah ditanya:

“Di daerah kami ada sebuah cabang dari lembaga sosial, apakah saya boleh membayarkan sebagian zakat saya kepada mereka ?”

Beliau menjawab:

“Jika cabang dari lembaga sosial tersebut termasuk lembaga yang bisa dipercaya dalam hal agama dan keilmuan mereka, maka tidak masalah anda membayarkan sebagian zakat anda kepada mereka, dan anda jelaskan bahwa yang anda bayarkan adalah zakat, sehingga tidak dibagikan pada jalur sedekah secara umum”.

Adapun jika anda tidak mengenali mereka, maka yang lebih utama anda salurkan zakat anda sendiri, bahkan secara umum sebaiknya anda salurkan sendiri zakat anda; karena seseorang yang secara langsung menyalurkan zakatnya sendiri akan merasa tenang karena benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya, dia juga akan diberi pahala dari kepenatan untuk menyampaikan zakatnya, tentu hal ini lebih utama dari pada dia wakilkan kepada orang/lembaga untuk menyalurkannya”. (Fatawa Nur ‘Ala Darb dengan sedikit perubahan: 7/408)

Ketiga:

Tidak sah membayarkan zakat kepada lembaga sosial untuk dibelikan beberapa ekor sapi yang akan disembelih pada hari raya untuk dibagikan kepada fakir miskin; karena hukum asal dari zakat adalah agar dibayarkan sesuai dengan harta yang dizakati, maka zakatnya uang dibayarkan dengan uang, zakatnya hasil pertanian dibayarkan dengan hasil pertanian pula.

Para fakir miskin diberikan zakat kepada mereka, lalu mereka sendirilah yang membelanjakannya sesuai kebutuhan mereka, seperti daging atau yang lainnya; karena harta zakat tersebut telah menjadi haknya, dan tidak boleh menggunakan harta orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Baca Juga: Zakat Mobil & Rumah

Yang diwajibkan pada zakat mal adalah dibayarkan dengan uang, tidak boleh dibayarkan dengan daging atau sembako. Seorang yang fakir dia lebih mengetahui kebutuhannya sendiri dan lebih tahu apa yang lebih dia butuhkan, secara umum bahwa uang akan lebih bermanfaat baginya, bisa jadi dia mempunyai hutang yang ingin dia bayar atau kemaslahatan tertentu yang tidak bisa diraih kecuali dengan uang.

Syeikh Ibnu Utsaimin –rahimahullah- pernah ditanya:

“Apakah boleh merubah harta zakat menjadi sembako atau barang yang lain, kemudian baru dibagikan kepada fakir miskin?”

Beliau menjawab:

“Tidak boleh, zakat harus dibayarkan dengan uang”. (Al Liqo asy Syahri: 41/12). (arrisalah/islamqa.info/fatwa)

 

Bolehkah Bersedekah kepada Non Muslim?

Pertanyaan

Jika seseorang sangat membutuhkan sumbangan namun ia tidak melaksanakan shalat, apakah masih boleh bagi kita untuk bersedekah kepadanya?

 

Jawaban

Alhamdulillah

Shadaqah wajib seperti zakat, kaffarat (denda), nadzar dan zakat fitrah tidak boleh dibayarkan kepada orang kafir, kecuali jika mereka para mu’allaf yang hatinya condong kepada Islam. Sedangkan shadaqah sunnah dan hasil patungan iuran, maka boleh diberikan kepada non muslim jika ada maslahat tertentu, di antaranya kerena ia sebagai keluarga dekat atau yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Asma’ binti Abu Bakr radhiyallahu ‘anhu :

( صِلِي أمك )

“Sambunglah (tali silaturrahim) dengan ibumu”.

Padahal ibu tersebut adalah seorang yang kafir.

Sedangkan zakat dan shadaqah wajib yang lain, maka tidak boleh dibayarkan kepada orang kafir kecuali para muallaf yang hatinya condong kepada Islam, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang zakat:

( تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ )

“(Zakat itu) diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka juga”.

Maksud mereka di sini adalah kaum muslimin.

 

(Al Muntaqa min Fatawa al Fauzan: 2/333)

 

Zakat Mobil Dan Rumah

Apakah diwajibkan zakat bagi seseorang yang memiliki mobil, rumah dan semisalnya dengan kepemilikan secara pribadi?

Jawab :

Alhamdulillah

Para ulama membagi harta menjadi dua bagian,

Pertama, naqd (uang) yaitu emas dan perak serta yang semakna dengan itu dari uang kertas. Bagian ini diwajibkan zakat kalau hartanya sampai pada nishab (batas dikenai zakat) dan berlalu satu tahun (haul).

Kedua, barang (ardh) hal ini mencakup segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang berharga selain uang. Baik berupa bangunan atau sesuatu yang bergerak.

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Yang dimaksud ‘Al-Ardh’ (barang) menurut pakar bahasa adalah semua jenis harta selain emas dan perak. Sementara ‘Aradh’ adalah semua kenikmatan dunia baik emas, perak dan selain dari itu.” (Tahrir Alfadh at-Tanbih, hal. 114)

Semua yang dimiliki oleh seseorang baik gedung, hewan, peralatan rumah tangga, baju dan buku-buku dan lain-lain dinamakan ‘ardh’ atau ‘urudh. Bagian ini tidak ada zakatnya kecuali kalau dimaksudkan untuk berdagang.

Barang-barang yang dimiliki seorang muslim kalau dibuat berdagang maka diwajibkan zakat. Baik itu gedung, hewan, Kasur, peralatan listrik, spare part, buku, makanan, bahan makanan, pakaian, baju, kain tenun, bahan bangunan, showroom mobil dan lain-lain.

Sementara barang yang dimilik seorang muslim untuk tujuan lain selain perdagangan seperti digunakan untuk dimiliki dan digunakan seperti pakaian, peralatan rumah tangga, mobil, rumah yang ditinggali. Atau digunakan untuk diambil manfaatnya dari keuntungannya seperti gedung yang disewakan, atau mobil yang disewakan (taxi). Bagian dari barang-barang ini tidak ada zakatnya menurut kesepakan (ijmak) para ulama, meskipun nilai dan harganya tinggi.

Yang menunjukkan akan hal itu adalah Sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

 لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ

 “Kuda dan budak seorang muslim tidak ada shodaqah (zakat).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Al-Mulaqin berkata, “Hadist ini adalah landasan dasar dalam kepemilikan, bahwa semuanya tidak ada zakatnya.” (At-Taudhih Li Syarkhi Al-Jami’ As-Shahih, 10/448)

Ibnu Abdul Bar berkata, “Dari hadits ini ada hukum fikih bahwa kuda dan budak tidak ada zakatnya. Menurut para ulama, yang semisal dengan budak dan kuda termasuk juga pakaian, ranjang, peralatan dapur, perhiasan, dan semua barang, rumah dan semua yang dimilikinya bukan dari jenis (emas dan perak), perkebunan dan hewan ternak. Ini menurut para ulama selagi hal itu tidak diniatkan untuk perdagangan.” (At-Tamhid, 17/125).

Imam An Nawawi rahimahullah mengatakan, “Hadits ini adalah landasan dasar bahwa harta yang dimiliki tidak ada zakatnya. Dan ini pendapat semua ulama salaf dan khalaf.” (Syarh Shahih Muslim, 7/55).

BACA JUGA : Shalat Syuruq Adalah Shalat Dhuha

Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, “Mereka sepakat bahwa tidak ada zakat pada semua yang dihasilkan untuk dimiliki bukan untuk diniagakan berupa perhiasan, permata, permadani, penutup, baju, peralatan dapur dari tembaga, besi atau timah dan lain-lain.” (Al-Muhalla Bil Atsar, 4/13).

Kesimpulannya: semua yang didapati dan dimiliki seseorang berupa harta benda selain emas dan perak serta uang, tidak ada zakatnya kecuali untuk berdagang seperti mobil, bangunan dan lainnya.

Wallahu a’lam.

islamqa

Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan Paradoks Sistem Sekuler

Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro berkata, “Kita ingin uang yang dikumpul di Baznas ini bisa dipakai untuk perkuat atau masuk ke dalam program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dibuat oleh pemerintah”. Statement itu disampaikan pada Rabu, 14 Sept 2016, seperti dikutip kantor berita Antara. Pernyataan itu memang masih merupakan rencana. Hal itu, menurutnya, karena potensi zakat yang dikelola oleh Baznas cukup besar, pada tahun 2015 dana zakat yang berhasil dikumpulkan mencapai 4 (empat) triliun rupiah, pada tahun 2016 ini ditargetkan mencapai 5 (lima) triliun rupiah. [CNN Indonesia, Rabu, 14/09/2016].

Pernyataan itu mendapat tanggapan luas dari banyak pihak. Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Yunahar Ilyas menghimbau agar pemerintah tidak menggunakan dana zakat dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan. Pada saat kondisi keuangan negara sedang sulit, bisa dicurigai untuk menutup defisit anggaran. Ketua Parmusi, Usamah  Hisyam menyarankan agar pemerintah menciptakan pemasukan dari sumber lain untuk menjalankan programnya, jangan menggunakan dana zakat. Beliau mengkhawatirkan umat tak lagi percaya kepada Baznas karena dana zakat digunakan oleh birokrasi pemerintah yang banyak terkait kasus-kasus korupsi dalam penggunaan anggaran. [Kiblat.net 21/9/2016]. Prof. Didin Hafidhudin mantan ketua Baznas secara tegas mengatakan bahwa secara prinsip pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana zakat, “akan menyulitkan”, katanya.

Zakat adalah Ibadah

Menunaikan zakat bagi muslim merupakan salah satu ibadah diantara ibadah yang disyari’atkan  oleh Allah. Seorang muslim yang terkena kewajiban zakat harta, tatkala harta itu telah mencapai nishob (batas minimal harta yang dimiliki) dan telah sampai haul (batas waktu penguasaan harta) untuk item harta yang ada batas waktu penguasaan, jika dia tidak menunaikannya, terancam vonis murtad. Khalifah Rasul, Abu Bakar ash-shiddiq, bahkan memerangi para pembangkang zakat, hingga mereka membayarkannya lagi sebagaimana pada saat Nabi shallalLahu ‘alayhi wa sallam masih hidup. Kewajiban zakat harta dalam Islam, tidak sekedar bernuansa sosial, pemerataan kemakmuran, penunaian hak fakir miskin, atau yang sejenisnya, akan tetapi mempunyai dimensi vertikal mencari ridho Sang Pemberi harta.

BACA JUGA : Doa di Sidang Paripurna Suatu Anakronisme

Bertolak dari itu, maka pengelolaan harta yang diambil atas nama ibadah kepada Allah tersebut, harus sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh yang memerintahkan. Jika pengelolaan, peruntukan, penetapan obyek (sasaran) penyaluran, dilakukan secara serampangan, tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, mengandung resiko tidak sah secara hukum dan tidak mendapatkan nilai (pahala) dari-Nya ; pengelolanya maupun pembayarnya. Di titik ini, Baznas, Lazis, atau lembaga lain yang mendedikasikan dirinya sebagai lembaga pengelola zakat dituntut untuk ekstra hati-hati, sebab jika tidak, alih-alih keridhoan Allah yang didapat, bahkan bisa jadi kemurkaan dan laknat-Nya.

Pragmatis

Gagasan itu menunjukkan pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan sekuler, tidak konsisten. Pemerintahan sekuler adalah penyelenggara pemerintahan yang bebas dari agama, agama manapun. Jarak antara pemerintah dengan seluruh pemeluk agama yang diakui seharusnya sama dan proporsional. Masing-masing pemeluk agama diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Pelaksanaan syari’at zakat (dalam contoh kasus), seharusnya diberikan kewenangan otonom untuk mengelolanya sesuai arah dan aturan syari’at yang diyakini umat Islam, di bawah pengendalian tokoh umat Islam yang memiliki otoritas yang diakui oleh umat Islam itu sendiri.

Ketika zakat  -yang karena potensinya bisa mencapai 200 triliun rupiah dalam setahun-  dilirik dan di-incar untuk di-integrasikan dengan sumber-sumber keuangan sistem sekuler, ikut menopang dan menutup lobang-lobang kekurangan yang ada dalam sistem sekuler, yang secara asas dan arah berlainan dengan sistem Islam, maka gagasan ini merupakan ide pragmatis yang hipokrit. Pragmatis karena hanya mencari mudah dan enaknya, hipokrit karena tidak gentle sebagai sistem yang sekuler.

Setidaknya ada dua implikasi besar, jika pengelolaan zakat digagas untuk mendukung program pengentasan kemiskinan pemerintah.

Pertama, zakat adalah kewajiban ibadah harta dalam Islam, berkonsekuensi pahala dan dosa, pahala bagi yang menunaikan dan dosa bagi yang meninggalkan. Ke-delapan asnaf yang disebutkan dalam ayat 60 surat At-Taubah, terikat dengan semesta pembicaraan dalam sistem Islam. Bagaimana Baznas, Lazis dan pemerintah  -yang notabene-  sekuler memberi jaminan kepada para muzakki bahwa zakat maal yang diamanahkan penyalurannya kepada mereka, disalurkan secara benar menurut yang dikehendaki oleh Asy-Syaari’ (Pembuat Syari’at). Misalnya, asnaf ke-8, yakni fie sabiililLaah, prakteknya di zaman Nabi dan Khulafa’ ar-Rasyidin untuk membiayai Jihad li-i’laai kalimatilLaah hiya al-‘Ulya. Nah,..dalam kerangka sistem sekuler ini, peruntukan bagi asnaf tersebut, disalurkan kemana? Bahkan seandainya berdasarkan ijtihad pun.

Kedua, apakah gagasan penggunaan zakat untuk mendukung pengentasan kemiskinan ini berarti sistem pemerintahan yang sekuler ini sedang bergerak mendekat secara evolutif untuk menerima dan akseptabel terhadap syari’at agama yang dianut oleh mayoritas mutlak warga negara? Jika hal ini benar, maka hal itu merupakan sikap inkonsisten dan dapat dianggap mencederai platform bersama, kesepakatan nasional. Meskipun seharusnya begitu, akan tetapi penulis meyakini bukan hal itu yang sedang terjadi.

Kemungkinan paling besar yang sedang terjadi dengan gagasan itu adalah sikap pragmatis pemerintah cq Kepala Bappenas yang kepincut potensi keuangan zakat. Yang sudah pasti, yang past  dan present saja mencapai 4 triliun – 5 triliun rupiah, sedang future-nya berpotensi hingga 200 triliun rupiah, fantastik.

Dua Pilihan

Ada dua pilihan mendasar yang jujur dan gentle, yang pertama selesaikan pilihan dasar dan arah sistem pemerintahan yang mayoritas mutlak warga negaranya muslim ini dengan dasar Islam. Pilihan itu akan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam muzakki (penunai zakat) dan ketenangan jiwa, bahwa mereka telah menunaikan kewajibannya kepada Allah, yang karenanya mereka berhak untuk mendapatkan pahala dari-Nya tanpa ragu.

Mereka juga tenang bahwa arah, peruntukan dan penyaluran zakat mereka sesuai dengan aturan Allah. Jika tetap pada pilihan sistem sekuler laa diniyyah, berikan kebebasan (otonomi) umat Islam untuk mengelola potensi dirinya untuk dirinya sendiri, jangan dicampur-tangani regulasi yang tumpang-tindih dengan sistem yang secara asas dan arah berbeda secara diametral dengan sistem Islam. Janganlah ketergiuran itu menjadikan tidak mampu berbuat adil dan obyektif, menjadi culas dan pragmatis.

Lembaga-lembaga pengelola zakat seyogyanya menempatkan keselamatan dirinya dari siksa Allah, pertimbangan benarnya pengelolaan zakat dan tepatnya sasaran penyaluran zakat para muzakki di atas pertimbangan pujian atau celaan manusia. Sabar terhadap celaan manusia, lebih ringan dibandingkan kepedihan akibat meninggalkan ridho-Nya demi ridho selain-Nya.